Pengangguran Bakal Digaji Jokowi, Itu Tak Efektif, Ini Penjelasannya

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan membagikan kartu Pra-Kerja kepada masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan setaranya jika terpilih kembali. Pemegang kartu yang notabene pengangguran, akan digaji oleh pemerintah.

Menanggapi itu, Direktur Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menilai kebijakan tersebut tidak efektif dalam menekan pengangguran khususnya lulusan SMK dan setingkatnya.

"Jadi yang lebih urgent dilakukan oleh pemerintah semestinya mendorong penyediaan lapangan kerja formal sebanyak-banyaknya, khususnya untuk bisa menyerap penganggur muda yang persentasenya paling tinggi ini," ujarnya di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Baca Juga: Ada 7 Juta Pengangguran, Kira-Kira Jokowi Mau Gaji Berapa?

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK sebesar 11,24% per Agustus 2018. Angka in jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,34% per Agustus 2018. Oleh karena itu, kata Faisal, lebih efektif jika pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk menyerap lulusan SMK yang masih menganggur.

"Hanya dengan memberikan bantuan uang (kartu) tidak akan efektif jika penyediaan lapangan kerjanya juga terbatas," imbuhnya.

Baca Juga: Nggak Nyangka, Capres Ini Janji Kasih Uang untuk Pengangguran

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat membahas keuntungan memiliki Kartu Pra-Kerja.

Jokowi menyebut kartu tersebut sangat baik untuk muda-mudi yang baru lulus SMA. Jika sudah diberi pelatihan, namun belum dapat kerja, para muda-mudi ini bakal digaji.

"Kan sudah dilatih sesuai bidang masing-masing. Namun, jika masih belum dapat kerja, kita akan berikan gaji, tapi besarannya berapa, itu masih dirahasiakan," jelasnya.