Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Delegitimasi KPU sebagai Alibi 'Kalah sebelum Berperang'

Delegitimasi KPU sebagai Alibi 'Kalah sebelum Berperang' Petugas menyimpan kotak suara yang sudah dirakit di gudang logistik KPUD Lombok Barat di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, NTB, Rabu (13/2/2019). Menurut data KPUD Lombok Barat baru memperoleh kiriman logistik Pemilu 2019 dari KPU pusat berupa tinta, bilik suara, segel, dan kotak suara sebanyak 11.110 unit dari kebutuhan 11.111 unit kotak suara dan baru ditemukan ada 6 kotak suara yang mengalami kerusakan. | Kredit Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 13 persen masyarakat tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.

Baca Juga: Delegitimasi KPU Adalah Tindakan Keji dan Zalim

Menanggapi hal itu, Jubir TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan ada upaya untuk mendelegitimasi KPU-Bawaslu yang mulai dipercayai masyarakat.

"Para penyelenggara pemilu juga dipilih melalui mekanisme politik di DPR di mana semua parpol juga terlibat memilih, termasuk parpol pendukung 02. Apapun nanti hasilnya harus kita hormati dan dijunjung tinggi," ujar Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Tahapan pemilu masih terus berjalan sehingga Ace mengajak masyarakat percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sembari mengawasi kinerjanya.

Politikus Partai Golkar ini bilang ada pihak yang menuding ketidaknetralan KPU dan Bawaslu saat pencoblosan bahkan belum dilaksanakan, seperti sedang mencari alibi jikalau nanti kalah.

"Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjaga demokrasi kita dengan menjaga pemilu lebih jujur dan adil," tutur Ace.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: