Pekerja menata kotak suara Pemilu 2019 yang telah dibungkus plastik di gudang penyimpanan di GOR Bhumi Phala Temanggung, Jateng, Sabtu (16/2/2019). Untuk menghindari kerusakan kotak suara serta bisa berfungsi dengan baik, KPUD Temanggung menyimpan kotak suara yang telah dibungkus plastik di tempat yang kering dan diawasi secara rutin. | Kredit Foto: Antara/Enis Efizudin
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyebut ada upaya masif untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan mencap tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca Juga: Lewat Survei Rahasia, Gerindra Sebut Prabowo Sudah Tinggalkan Jokowi
"Ada indikasi penyelenggara dilabelkan dan distigmakan tidak netral dan berpihak. Ada upaya label yang coba dibangun," kata Hadar dalam peluncuran survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Minggu (10/3/2019).
Menurut Hadar, upaya sistematis itu dilakukan dengan menuding KPU telah menyiapkan kemenangan calon presiden tertentu. Apalagi dengan adanya media sosial yang memudahkan penyebaran berita bohong dan informasi menyesatkan soal KPU.
Imbasnya, 13 persen masyarakat tak percaya dengan kinerja penyelenggara Pemilu; KPU dan Bawaslu. Dosen Universitas Indonesia itu menilai 13 persen dari 190 juta pemilih merupakan jumlah yang tidak sedikit, yakni sekitar 25 juta yang apabila dimobilisasi dapat menyulitkan kerja KPU-Bawaslu.
Survei yang dilakukan SMRC pada 24-31 Januari 2019 terhadap 1620 responden, sebanyak 79 persen masyarakat yakin KPU bisa menyelenggarakan pemilu, 12 persen tidak yakin dan sembilan persen tidak tahu dan tidak menjawab.
Sementara untuk Bawaslu, masyarakat yang mempercayai dalam menjalankan tugasnya dalam Pemilu 2019 juga sebanyak 79 persen, 11 persen tidak yakin dan 10 tidak tahu atau tidak menjawab.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
