Pekan Depan, Saham Produsen Bir Delta Djakarta Dibahas

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, mengatakan pembahasan soal saham Pemprov DKI PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) baru akan dilakukan pekan depan. Namun, tak merinci kapan tepatnya pembahasan itu dilakukan.

"Mungkin minggu depan membahas itu. Belum tahu harinya," ujarnya di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Ia menambahkan, posisi pemerintah tidak tepat jika memiliki saham di perusahaan bir. Untuk itu, dewan perlu menyetujui dari awal untuk melepas saham.

Baca Juga: Polemik Saham Bir Akan Dibahas di DPRD DKI

"Kan sekarang yang pertama menyetujui dari awal, jadi ada kewajiban untuk mensosialisasikan itu, melobi itu pada seluruh fraksi supaya mau nerima. Sudahlah haram-haram ini masa nggak mau terima. Tapi kalau soal ini, kalau saya dari sudut pemerintahan, posisinya tidak tepat pemerintah punya saham di pabrik bir. Nggak tepat itu," jelasnya.

Taufik menilai pemerintah bukanlah institusi yang mencari untung. Pemerintah memiliki posisi penting dalam kasus saham PT Delta Djakarta.

Baca Juga: Langkah Anies Jual Saham Bir, Cadangan Devisa Terkuras?

"Itu sebenarnya position-nya yang penting itu, urusan Delta itu, sebagai pemerintah. Ini pertama nggak tepat karena pemerintah bukan institusi yang nyari untung, dia harus membangun. Kalau misalnya BUMD, BUMD ada proses pembangunannya," katanya.

"Kalau Delta apa? Perusahaan apa Delta? Mau membangun apa Delta? Bangun minum-minum bir? Di situ intinya positioning pemerintah. Kedua agak repot, secara psikologis pemerintah di satu sisi regulator berkaitan dengan minuman begituan, di sudut lain memproduksi," sambungnya.