Waduh, Apel Kebangsaan Pemprov Jateng Tak Dibahas DPRD?

Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jawa Tengah, Abdul Wachid, mengatakan kegiatan Apel Kebangsaan yang diselenggarakan Pemprov Jawa Tengah terkesan mengamburkan APBD. Sebab kegiatan yang berlangsung 17 Maret 2019 tersebut menelan anggaran lebih dari Rp18 miliar.

"Kegiatan Apel Kebangsaan yang akan dilaksanakan 17 Maret oleh Gubernur Jateng itu sangat tidak tepat dan terkesan mengamburkan anggaran karena menelan biaya lebih dari Rp18 miliar," ujarnya di Semarang, Jumat (15/3/2019)

Baca Juga: Sandiaga Tak Akan Serang Ma'ruf Amin di Debat Nanti, Alasanya Bikin Terharu

Menurutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi negara sedang melemah. "Seharusnya cukup Ro 1,8 miliar tidak sampai Rp 18 miliar. Kegiatan itu tidak tepat karena kondisi ekonomi sedang melemah," katanya.

Pihaknya juga mengklaim mendapat laporan dari anggota DPRD Jateng bahwa selama ini tidak ada pembahasan bersama antara DPRD dan eksekutif terkait anggaran kegiatan tersebut.

"Dari informasi teman di DPRD Jateng, saat pembahasan anggaran 2019 DPRF tidak pernah diajak eksekutif membahas anggaran Apel Kebangsaan," jelasnya.

Baca Juga: Wah! Sandiaga Buka Suara Nih Soal Pernyataan Agum Gumelar

Karenanya, menyayangkan Apel Kebangsaan itu dilaksanakan bersamaan dengan Debat Cawapres. "Jadi bisa menggangu Konsentrasi masyarakat yang ingin melihat kualitas Cawapres dalam debat," keluhnya.

Selain itu, Wachid juga mempertanyakan muatan kegiatan. Apel Kebangsaan yang dimaksud dinilai hanya sebatas panggung hiburan.

"Ada tokoh agama dan pejabat teras yang diundang. Dan ada juga panggung dangdut dan musik rock. Apa ini Apel Kebangsaan, ini sangat keliru," terangnya.

Baca Juga: Ketum PPP Ditangkap, Bukti Jokowi Tegas?

Ia membandingkan jika anggaran Rp18 miliar itu dialokasikan pada program rumah tak layak huni (RTLH) dan gaji guru honorer.

"Apabila satu RTLH membutuhkan Rp15 juta per rumah, maka bisa membangun RTLH sebanyak 1.200 lebih. Atau, untuk gaji guru K2 sebanyak 18.000 guru K2 kalau Rp1 juta sebulan," tutupnya.