Ekonom senior Rizal Ramli mengritik program infrastruktur di era Jokowi yang dinilai tak punya perencanaan pembiayaan yang baik.
"Planning cost'-nya (perencanaan biayanya) yang tidak berjalan," kata Rizal.
Baca Juga: Relawan Jokowi Jelajahi Indonesia Tinjau Proyek Infrastruktur
Mantan Menko Maritim itu mengkritik perencanaan biaya justru tidak dilakukan dalam pembangunan infrastruktur yang masif digemborkan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Ia bahkan menyebut hal itu terjadi di hampir semua sektor.
"Hasilnya 3O, yaitu Overprice, Oversupply dan Overborrow. Sehingga manfaatnya juga dirasakan tidak seperti yang dibayangkan," katanya.
Dengan kondisi tersebut, Rizal menyebut siapa pun pemimpinnya nanti mau tidak mau harus menghidupkan fungsi perencanaan. Indonesia disebutnya memiliki fungsi perencanaan yang baik. Namun, pada 2003 Bank Dunia melobi supaya fungsi perencanaan dihapuskan.
Senada dengan Rizal, ekonom senior Faisal Basri juga menyebut pembangunan infrastruktur memang diperlukan dan tetap mendapat dukungan.
"Kita mendukung pembangunan infrastruktur, kita tidak anti pembangunan infrastruktur," katanya.
Menurut Faisal, perencanaan yang kurang baik, termasuk metode penunjukan langsung pengerjaan proyek infrastruktur ikut membuat adanya eskalasi biaya. Hal itu, terjadi di sejumlah proyek misalnya LRT Jabodebek yang investasinya membengkak hingga Rp31 triliun.
"Sampai saat ini pembiayaan (LRT) belum jelas, masih ada kurang Rp4 triliun entah dari mana. Padahal proyek mau selesai. Ini jadi ironi. Karena dalam perencanaan proyek, itu tidak dimasukkan dalam perencanaan. Biaya urusan nanti yang penting bangun dulu," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: