DPD: Jelang Hari H, Hukum Harus Antisipasi Segala Gesekan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 yang tinggal hitungan hari ini ditandai dengan gelaran kampanye terbuka memang sangat riskan melahirkan berbagai gesekan seperti yang baru-baru ini terjadi di Yogyakarta. Jika tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan gesekan-gesekan sejenis akan terjadi di tempat-tempat lain. Salah satu bentuk antisipasi paling efektif agar gesekan tidak terjadi lagi dan meluas ialah penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Wakil Ketua Komite I DPD RI yang membidangi persoalan politik, hukum, HAM dan ketertiban umum Fahira Idris mengungkapkan, gesekan sekecil apa pun menjelang hari H pencoblosan harus diwaspadai dan diantisipasi. Jalur hukum adalah satu-satunya cara agar gesekan yang sudah terjadi, tidak meruncing dan meluas atau menjalar ke tempat lain.

Baca Juga: Pemilu Itu, Bukan Ajang Marah-Marah

"Setiap ada gesekan antarpendukung, hukum harus hadir. Aparat penegak hukum dan pengawas pemilu harus lebih responsif. Siapa pun yang bersalah harus dihadapkan di muka hukum. Ini penting sebagai sikap tegas bahwa tidak ada toleransi bagi mereka yang melanggar hukum selama masa kampanye ini berlangsung," ujar Fahira Idris dalam pernyataan resminya, Senin (8/4/2019).

Menurut Fahira, kontestasi Pemilu 2019, terutama pilpres yang hanya diikuti dua pasang calon sangat berpotensi melahirkan berbagai gesekan di lapangan. Ini karena konsentrasi massa hanya terpaku pada dua kekuatan yang sedang berkompetisi. Sedikit saja provokasi dari orang-orang tidak bertanggung jawab, akan mengganggu jalannya pemungutan suara, yang jika terjadi akan merugikan bangsa Indonesia. Untuk menghadapi situasi seperti ini, penegakkan hukum yang adil adalah satu-satunya cara menjaga negeri ini.

"Hadapkan mereka yang memicu gesekan menjelang pemilu ini ke muka hukum tanpa terkecuali. Ini penting agar rasa keadilan di masyarakat terjaga dan menjadi peringatan keras bahwa hukum akan mengejar siapa saja oknum yang menjadikan kekerasan sebagai jawaban dari perbedaan pilihan politik. Dengan begini, gesekan tidak akan meluas karena hukum tegas," tukas Fahira.

Baca Juga: Insya Allah, Jika Pemilu Curang Saya Kumpulkan Massa di Monas

Semua pihak, terutama para elit politik, lanjut Fahira, juga harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan provokatif dan menebarkan narasi-narasi ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

"Di akhir masih kampanye ini, harusnya yang lebih banyak beradu itu gagasan, bukan yang lain. Bicaralah soal perbaikan ekonomi dan nasib rakyat, bukan bicara kamilah Pancasila, sementara yang lain tidak karena narasi seperti itu memecah-belah," pungkasnya.