Kredit Foto: Warta Ekonomi
Keputusan pemerintahan Jokowi yang akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menuai perbincangan di masyarakat. Banyak yang setuju, tidak sedikit pula yang menolak rencana tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai substansi pemindahan ibu kota bagus karena pemerintah ingin melakukan pemerataan pembangunan dan ekonomi.
"Sebagai sebuah ikhtiar layak didukung," kata Adi saat dihubungi, Rabu (1/5/2019).
Meski demikian, kata Adi, problemnya konsep operasional pemindahan ibu kota mesti dikaji lebih detail, misalnya soal slot anggrannya dari mana. Sebab pemindahan ibu kota membutuhkan biaya infrastruktur sekira Rp500 triliun yang dipandangnya bukan jumlah yang sedikit.
Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Pilih Luar Jawa untuk Pemindahan Ibu Kota Negara
"Termasuk soal kesiapan birokrasi, gubernur, dan DPRD bisa pindah ke ibu kota baru atau tidak. Persoalannya kompleks," kata Adi.
Menurut pengamat politik asal UIN Jakarta ini, sejauh ini rencana pemindahan ibu kota belum menuai reaksi berlebihan dari masyarakat karena masih sebatas wacana. Sehingga respons publik dianggapnya masih datar.
"Ini kan wacana lama diulang kembali. Beda ceritanya kalau nanti sudah mulai maju selangkah, misalnya sudah membahas landasan hukumnya dan lain-lain, baru akan kelihatan sentimen publik negatif apa positif," pungkasnya.
Baca Juga: Ibu Kota Pindah, 2 Lembaga Keuangan Ini Tak Ikut Bermigrasi
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
