Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemindahan Ibu Kota Bukan Pengalihan Isu

Pemindahan Ibu Kota Bukan Pengalihan Isu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, yang juga Sekretaris Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) | Kredit Foto: Bappenas
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju luar Pulau Jawa disebut-sebut hanya sebagai pengalihan isu Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan pemindahan ibu kota sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengalihan isu apapun. Jika pemindahan ibu kota ini hanya sebatas wacana, tidak akan mungkin memiliki master plan yang terususun rapih.

Adapun rencana pemindahan ibu kota sendiri sudah tersusun rapih dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam RPJMN, penetapan lokasi paling lambat bisa diputuskan pada akhir tahun 2019. Setelah lokasi ditetapkan pemerintah akan menyiapkan draft Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota.

Setelah itu pada tahun 2020, pemerintah akan mengumpulkan lahan-lahan yang nantinya akan dibangun sebagai ibu kota baru tersebut. Sekaligus juga mengurus mengenai sertifikat lahannya agar dikemudian hari tidak bermassalah ketika pembangunan ibu kota baru dilakukan.

Baca Juga: Godok Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Kumpulkan Pakar Tata Kota

Bambang menambahkan, nantinya pada 2021, pemerintah akan memulai pembangunan dari ibu kota baru ini dan sudah mulai pindah pada 2024 mendatang. Pembangunan sendiri nantinya meliputi pusat pemerintahan dan juga kawasan ekonominya yang akan dibangun ditanah seluas 40.000 hektare (ha).

"Khusus untuk pusat pemerintahan akan dibangun ditanah seluas 2.000 ha. Tanah seluas itu akan dibangun gedung pemerintahan baik dari Eksekutif, Yudikatif dan Legeslatif," terangnya di Jakarta, Rabu (29/5/2019).

Sementara itu sisanya, ibu kota baru itu juga nantinya akan digunakan untuk membangun pusat kegiatan dari ibu kota baru tersebut. Misalnya ada pembangunan perumahan yang dikhususkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyrakat umum.

Selain rumah, pemerintah juga akan membangun fasilitas penunjang lainnya. Seperti fasilitas kesehatan, hingga pendidikan yang memiliki kualitas sangat baik. Juga akan membangun sebuah museum.

Menurutnya, yang membuat pembangunan ibu kota baru ini lebih menarik adalah akan dibangunnya taman konservasi nasional. Nantinya, taman konservasi ini diperuntukan untuk Orang utan, yang memang Kalimantan sendiri merupakan habitat dari orang utan.

"Kalau cuma isu tidak ada rencana seperti tadi. Justur Presiden Jokowi ingin sekali supaya terealisasi," katanya.

Ia menegaskan, wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah dirancang sejak dua tahun lalu. Namun sengaja tidak digaungkan pada Pilpres karena dikhawatirkan akan menganggu jalannya pesta demokrasi tersebut.

"Kajiannya sudah ada sejak dua tahun lalu. Tapi karena masuk kampanye tidak digaungkan dulu," imbuhnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Irfan Mualim
Editor: Irfan Mualim

Bagikan Artikel: