DPR dan Pemerintah Harus Siasati Efek Perang Dagang, Caranya?

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan pemerintah dan DPR perlu merumuskan berbagai inisiatif baru, terutama menyiasati ketidakpastian global sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

Selain itu, TNI dan Polri harus memastikan terjaganya stabilitas keamanan nasional dan ketertiban umum. "Insiatif baru atau kebijakan antisipatif diperlukan agar ekses perang dagang itu tidak menimbulkan kerusakan serius di dalam negeri. Karena itu, pemerintah dan DPR tidak boleh pasif," ujarnya di Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Tidak hanya itu, bisa dipastikan bahwa kinerja ekspor akan melemah, sehingga defisit neraca perdagangan berkepanjangan. Bahkan ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah atau CPO (crude palm oil) dan karet tidak akan mulus lagi.

Baca Juga: Ini Kunci Surplus Neraca Perdagangan Pertanian

"Dampak ikutan lainnya adalah meningkatnya permintaan valuta asing akibat tingginya volume impor. Tingginya permintaan valuta asing berpotensi mendepresiasi rupiah," katanya.

"Berbagai kemungkinan buruk itu harus diantisipasi. Pemerintah dan DPR harus bersiasat agar ketidakpastian global itu tidak menimbulkan kerusakan serius. Untuk itu, negara harus kondusif," lanjutnya.

Indonesia memiliki modal dasar untuk menghadapi carut-marut perdagangan global. Bahkan masih sangat potensial menarik investasi asing.

"Modal dasar itu bisa dieksploitasi untuk mempertebal daya tahan ekonomi nasional. Syarat utamanya adalah terjaganya stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum, dan terjaganya stabilitas politik," jelasnya.