Defisit Rp609 M, Tunjangan PNS Bandung Bakal Dipotong

Untuk mengatasi defisit anggaran yang terjadi pada APBD 2019, Pemerintah Kota Bandung bakal melakukan langkah efisiensi. Salah satunya yakni memotong Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD) untuk para Aparatur Sipil Negara di wilayah itu.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, membenarkan adanya defisit anggaran yang cukup besar pada struktur APBD 2019. Dimana mencapai Rp609 miliar, sehingga berdampak terhadap sejumlah kegiatan yang terpaksa dibatalkan.

"Berkenaan defisit faktanya seperti itu, defisit hampir Rp609 miliar," ujarnya di Bandung, Rabu (19/6/2019).

Ia menambahkan, penyebab terjadinya defisit anggaran dipengaruhi beberapa hal di antaranya pendapatan yang belum maksimal, hingga SILPA yang tidak sesuai prediksi.

Baca Juga: Anies Berikan Tambahan Penghasilan ke Gubernur, Wagub, dan PNS

"Penyebab defisit, SILPA di luar perkiraan kita, terus pendapatan tidak mencapai 100 persen. Mungkin kalau bisa mencapai 100 persen defisit bisa berkurang atau bahkan mungkin tertutup," katanya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi pihaknya telah menyiapkan langkah efisiensi yakni melakukan efisiensi dari belanja langsung yang ada, mendorong peningkatan pendapatan dan retribusi.

"Artinya ada konsekuensi kerja keras. Terutama SKPD yang beririsan dengan pendapatan," imbuhnya.

Selain itu, saat ini masih dibahas efisiensi dari anggaran belanja tidak langsung yang di dalamnya ada TKD untuk para PNS. Keputusan itu menjadi alternatif bila tidak ada lagi cara untuk mengatasi defisit tersebut.

"Sifat TKD bukan wajib, itu maknanya tergantung kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan daerah memanggil itu karena ada kebutuhan, kenapa tidak," jelasnya.

Karena itu, Ema memastikan rencana pemangkasan TKD tidak akan menimbulkan gejolak di kalangan PNS. Sebab yakin PNS Kota Bandung lebih mementingkan kepentingan publik daripada ketimbang urusan pribadinya.

"Saya katakan ASN profesional itu untuk kemaslahatan masyarakat," tutupnya.