Jaga Perdamaian, yang Dilakukan Kemendes PDTT Keren

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus menerus menyosialisasikan pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian. Salah satunya ialah internalisasi kurikulum bina damai bagi lembaga pendidikan dalam rangka pencegahan dini terjadinya konflik.

Direktur Penanganan Daerah Pasca Konflik dari Ditjen PDTu Kemendes PDTT, Hasrul Edyar, mengatakan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat baik yang bergerak di bidang pendidikan formal maupun non formal mampu menginternalisasikan nilai-nilai dan sensitivitas damai secara lebih luas.

"Mereka, kami bekali melalui panduan dan modul Bina Damai yang sudah kami susun bersama dengan Kementerian terkait," ujarnya di Malaka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/6/2019).

Baca Juga: Ingat! Dana Desa Ternyata Bisa Dipakai untuk Kebencanaan

Ia menjelaskan, nilai-nilai dan sensitivitas damai bagi setiap individu khususnya aparatur pemerintah dapat melekat secara penuh dan juga sebagai kompetensi dasar untuk menunjang pelaksanaan kerja dan pemberian pelayanan serta perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan pada masa yang akan datang.

Sebagian besar konflik sosial yang terjadi tentunya memunculkan korban sosial. Dengan sebaran jumlah desa sebanyak 74.957 desa di seluruh Indonesia, ekses terjadinya konflik merupakan bagian yang juga ditanggung oleh desa karena desa adalah komunitas masyarakat terkecil yang mempunyai sistem aparatur pemerintahan.

Menurutnya, desa telah menjadi variabel yang ikut dilibatkan sebagai subyek dalam terciptanya perdamaian di dunia, yang berarti secara langsung, desa ikut berperan meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika sosial yang ada, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

"Hal tersebut memberi harapan yang cukup besar dalam perubahan paradigma penanganan konflik yang ada," katanya.