Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gugatan Pilpres Mau Dibawa ke Pengadilan Internasional? Emangnya Kasus Genosida

Gugatan Pilpres Mau Dibawa ke Pengadilan Internasional? Emangnya Kasus Genosida Sidang perdata sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang bisa ditempuh pasangan Prabowo-Sandiaga Uno untuk menggugat kembali hasil pemilihan umum presiden 2019 setelah putusan MK.

Baca Juga: Prabowo Mau Bawa Gugatan Pilpres ke Mahkamah Internasional, Yusril Bilang ...

"Tidak ada, sudah tertinggi dan tidak ada jalur ke (pengadilan) internasional," kata Mahfud di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.

Mahfud mengatakan Pengadilan Internasional hanya memproses menyangkut beberapa persoalan seperti permusuhan antar etnik, peperangan, atau genosida dan tidak ada soal pemilu.

"Internasional tidak mengurusi 'tetek bengek' begitu. Kan ada yang masih mengatakan datang ke pengadilan internasional, pengadilan internasional untuk pemilu itu enggak ada," kata dia.

Mahfud menilai proses persidangan sengketa hasil pilpres di MK sudah berjalan baik dan sesuai dengan fakta hukum yang ada. Para hakim MK, menurutnya, juga layak diapresiasi karena cukup berani dan tidak takut mendapat serangan isu di media sosial.

"Bahwa ada yang tidak percaya, sudah diberikan kesempatan menggugat, dan kemudian persidangan membuktikan bahwa dari sudut pembuktian semua permohonan itu sangat amat lemah. Kalau dari sudut kecurigaan, semua sih bisa saling curiga. Kemarin semua dalil kan di-floor-kan, dibahas, adu dalil, kan sudah," kata dia.

"Ya sudah, enggak ada jalan lain maksud saya final and binding (final dan mengikat) berdasar Pasal 24C Undang-Undang Dasar (UUD)," kata dia.

Pascaputusan MK, ia berharap kedua kubu yang berkontestasi pada Pemilu 2019 berkonsentrasi pada peran masing-masing. Sebagai oposisi di satu pihak dan di pihak lain di pemerintahan.

"Tapi bisa juga kalau mau bergabung, power sharing, itu boleh kalau mau. Itu kan tinggal kemauan politik dari kedua belah pihak," kata Mahfud.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: