Meski Trump Cabut Larangan, Departemen Dagang AS Masih Waspada dengan Huawei
Departemen Perdagangan masih memerintahkan stafnya untuk memperlakukan Huawei sebagai salah satu daftar hitam. Padahal, baru-baru ini Presiden Donald Trump sudah berjanji mengurangi pelarangan terhadap bisnis perusahaan Amerika Serikat (AS) dengan Huawei.
Staf penegakan mendapatkan surat internal dari Wakil Direktur Kantor Penegakan Ekspor, John Sonderman pada minggu ini. Dalam surat itu tertulis catatan terkait Huawei yang berada di dalam daftar hitam sehingga permintaan dari perusahaan AS yang ingin menjual komponen ke Huawei harus dipertimbangkan dari kemampuan.
Baca Juga: Boikot Huawei Berakhir, Saham Pemasok Diborong Investor
Menurut Techcrunch (3/7/2019) yang mengutip Reuters, aplikasi itu juga harus digolongkan ke dalam "anggapan penolakan", berlaku untuk perusahaan yang masuk daftar hitam. Artinya. Permintaan akan dilihat dengan rinci dan sebagian besar berpotensi ditolak.
Sejak Mei lalu, Huawei masuk ke daftar hitam bersama 70 perusahaan lain. Akibatnya, banyak pemasok komponen penting Huawei, seperti Qualcomm dan Intel, memutuskan hubungan bisnis dengan perusahaan China itu. Google pun memutuskan akses Huawei terhadap Qndroid.
Pendiri dan CEO Huawei, Ren Zhengfei mengatakan, larangan itu akan mengurangi pendapatan perusahaan senilai US$30 miliar.
Baca Juga: AS-China Gencatan Senjata, Huawei Dapat Hikmahnya
Sonderman menjadi satu-satunya pejabat yang mengumumkan keputusan mengenai penegakan kebijakan pemboikotan terhadap Huawei, setelah pengumuman Trump setelah menemui Perdana Menteri China, Xi Jinping di KTT G20.
Trump menyarankan agar AS mengizinkan perusahaan-perusahaannya untuk melanjutkan penjualan perangkat keras kepada Huawei, asal tidak menimbulkan masalah darurat nasional yang besar. Ia pun menyampaikan, akan mengadakan pertemuan tentang status perdagangan Huawei.
Setelah pengumuman Trump, Ren meremehkan efek penangguhan sebagian hukuman yang dijanjikan. Menurutnya, larangan itu telah membantu perusahaan lebih kuat dari sebelumnya.
Dia menambahkan, "Jika kita tidak diizinkan menggunakan komponen AS, kami sangat yakin dengan kemampuan kami untuk menggunakan komponen yang dibuat di China dan negara lain."
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Tanayastri Dini Isna
Editor: Kumairoh
Tag Terkait: