Kredit Foto: Humas MPR
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku tidak tahu menahu perihal informasi Partai Gerindra ditawari sejumlah posisi penting di pemerintahan manakala sudi berkoalisi dengan kubu petahana.
"Saya jujur tidak memahami," katanya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Baca Juga: PKB Sudah Minta 10 Menteri, Utut: Itu Urusan Bu Mega
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak semua pihak untuk tidak berspekulasi tentang komposisi kabinet Jokowi di era selanjutnya. Sebab, persoalan tersebut mutlak hak prerogratif Presiden.
"Menurut saya, sudah, kita tunggu saja apa yang menjadi kebijakan Pak Jokowi, kita akan menunggu karena prinsipnya soal menteri adalah hak prerogratif," tuturnya.
TKN, lanjut Karding, hanya diberi ruang untuk memberi masukan saja apabila diminta. Adapun keputusan akhir penyusunan kabinet diserahkan kepada Jokowi selaku Presiden terpilih. "Kita ada ruang memberi masukan aja, terserah beliau," kata Karding.
Baca Juga: Prabowo Bakal Bertemu Jokowi, Begini Reaksi PPP
Diwartakan sebelumnya, Partai Gerindra mengaku ditawari sejumlah posisi strategis bila menerima ajakan kubu Jokowi-Ma'ruf untuk berkoalisi di pemerintahan periode 2019-2024.
Namun, tawaran yang disodorkan itu belum dijawab oleh Gerindra karena masih mendengar aspirasi dari kader serta pendukungnya. Tawaran yang disodorkan kubu Jokowi untuk Gerindra, yakni dua posisi menteri, satu pimpinan MPR dan dua jabatan Wantimpres.
"(Ditawari) dua menteri, satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya kepada Okezone.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
