Komisi IV DPR: Naikkan Wajib Tanam Bawang Putih Jadi 10% dan Blacklist Importir Nakal

Wakil ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa 96% bawang putih masih impor dengan volume 580 ribu ton atau setara dengan Rp7 triliun, sedangkan Indonesia punya lahan yang luas dan sejarah swasembada.

Demikian dia ungkapkan saat memimpin Komisi 4 DPR RI berkunjung ke Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (13/7/2019). Dia pun mengaku mendukung upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menuju swasembada bawang putih pada 2021.

"Sekarang saja lebih dari 96% bawang putih kita impor dari China, India dengan nilai impor mencapai Rp7 triliun. Padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90 an," ungkap Viva prihatin. "Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknyus."

Pria kelahiran Lamongan ini kembali menegaskan dukungan Komisi IV DPR terhadap percepatan percapaian program swasembada agar tidak ada lagi ketergantungan impor dan penguasaan pasokan serta harga oleh oknum tertentu.

Baca Juga: Kementan Siap Manfaatkan Bonus Demografi Melalui Modernisasi Pertanian

"Kalau perlu, wajib tanam importir yang sekarang hanya 5% dinaikkan jadi 10% dengan syarat benih berkualitas harus tersedia. Jangan para importir wajib tanam dan komplain produksi karena tidak ada benih bagus. Ini yang masih jadi masalah pemerintah. BUMN juga harus berpartisipasi  agar swasembada lekas terwujud," tegas Viva.

Menanggapi maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal RIPH dan atau SPI sudah didapat, Viva setuju harus ada sanksi bagi importir yang wanprestasi. "Baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan," lanjutnya.

Direktur Perbenihan Hortikultura, Sukarman menyampaikan bahwa Ditjen Hortikultura telah membuat peta ketersediaan benih.

"Kami punya data panen, kapan, di mana, berapa ton, kapan siap tanam, data penangkarnya. Sembalun sendiri ada sekitar 7 ribu ton calon benih dalam proses sertifikasi oleh BPSB (Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih)," kata dia.

Belajar dari kegagalan produksi di beberapa daerah karena kualitas benih rendah, Sukarman mengingatkan agar dilakukan pengecekan sebelum benih didistribusikan ke petani.

"Kalau benih jelek, jangan diterima. Kembalikan saja ke penyedia. Dinas juga perlu melibatkan PBT (pengawas benih tanaman) untuk periksa patah dormansinya," terang Karman, sapaan akrabnya. Diakui Karman, BPSB NTB termasuk yang tertib dan prosedural jika terkait mutu benih.

Lombok Timur merupakan salah satu sentra besar bawang putih di Indonesia, bersaing dengan Malang, Tegal, Temanggung, dan Karanganyar. Potensi lahan mencapai 4 ribu hektare dengan tiga kali musim tanam untuk bawang putih.

Plt Kepala Dinas Pertanian Lombok Timur, Abadi menyebutkan, di Sembalun sendiri masih ada potensi lahan tadah hujan seluas 5 ribu hektare yang masuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Namun, lahan tersebut terkendala air dan tidak bisa ditanam saat musim kering.

"Di Sembalun, puncak tanam bawang putih, yaitu Mei-Juli, di lahan sawah. Airnya penuh, produksinya maksimal. Produktivitas rata-rata di sini mencapai 12 ton per hektare," imbuh Abadi.

Baca Juga: Kementan Tingkatkan Daya Saing UMKM Sektor Peternakan

Pertanaman swadaya dan APBN tahun ini yang mencapai 1.726 hektare diperkirakan mampu menghasilkan benih sebanyak 20 ribu ton. "Ini cukup untuk tanam kembali di Sembalun, bahkan bisa membantu kebutuhan benih di wilayah lain," terang Abadi senang.

Anggota Komisi IV dari Fraksi PPPP, Hassanudin turut menyoroti penggunaan pupuk kimia yang kadang berlebihan. "Di sinilah peran BUMN seperti Pupuk Kaltim dan Petrokimia untuk mengedukasi petani untuk menggunakan pupuk organik selain penggunaan benih unggul. Jika itu semua terpenuhi, tentu bakal dongkrak produksi," rinci  Hassanudin.

Pemerintah pun wajib melindungi dan memberdayakan petani bawang putih agar makin sejahtera, lanjutnya.

Menanggapi keluhan petani penangkar Sembalun masalah okupasi benih, Komisi IV DPR RI meminta peran dari BUMN seperti Pertani, SHS bahkan Bulog untuk dapat membantu petani menyerap produksinya. "Enggak usahlah mikirin impor, serap saja bawangnya petani," ujar Hassanudin.

Kendala lainnya yaitu air, Kementan sudah membangun 13 titik embung di wilayah Sembalun. Sukarman kembali mengingatkan dinas untuk segera mengajukan bantuan sumur dangkal ke Kementan agar pengairan lebih optimal. "Dinas ajukan saja ke Kementan," tutup Karman.