Wakil ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan sambutan pada kegiatan Orasi dan Dialog Kebangsaan dan Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (11/02/2019) malam. Orasi dan dialog kebangsaan mengangkat tema " Menjadikan Indonesia Kekuatan Lima Besar Bunia" sekaligus deklarasi GARBI Sulbar. | Kredit Foto: Antara/Akbar Tado
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan agar Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI tidak masuk dalam wilayah penegakan hukum karena tugas TNI diperuntukan untuk perang bukan wilayah hukum.
Baca Juga: Koopsus TNI Bakal Singkirkan Peran Densus 88?
"TNI tidak boleh terlibat dalam penegakan hukum, karena ditugaskan untuk perang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan perlu ada regulasi untuk mengatur keterlibatan tentara dalam membantu pemberantasan jenis-jenis tindak pidana tertentu.
"Saya dengar banyak juga para pejabat TNI dan juga mantan prajurit yang tidak terlalu 'update' dengan isu ini," ujarnya.
Dia menilai pembentukan Koopssus TNI cenderung mendadak karena di era Gatot Nurmantyo tidak pernah mendengar rencana tersebut namun saat ini tiba-tiba sudah terbentuk.
Dia mempertanyakan apakah pembentukan Koopssus TNI tersebut mau seperti zaman dahulu yaitu ada penugasan anti-teror kepada TNI.
"Ya silahkan saja dicek asal tidak melanggar UU kita lihat saja, namun harus hati-hati karena TNI tidak boleh terlibat dalam penegakan hukum," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
