Belanja Negara Dituntut Transparan dan Akuntabel

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang stagnan bahkan menurun meskipun belanja negara terus meningkat. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan studi analisis untuk mencari faktor yang dominan dan dampak dari belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Setiap 1% dari kenaikan anggaran akan memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan atau mengurangi kemiskinan,” kata Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementrian PPN/Bappneas Boediastoeti Ontowirjo di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Baca Juga: Belanja Negara Capai Rp855,9 Triliun di Mei 2019

Ia menambahkan bila melihat data pada 2011-2018 spending belanja negara yang dilakukan pemerintah memang merangkak terlihat naik. Namun itu semua belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Peningatan belanja kementrian/lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal. Dalam perencanaan ke depan, belanja barang yang produktif dapat menjadi terobosan untuk diterapkan pada banyak kementrian lainnya sehingga belanja kementrian/lembaga menjadi lebih berkualitas,” tegasnya.

Baca Juga: Deputi Bappenas Ungkap Strategi Baru Cegah Korupsi di Indonesia

Melihat temuan di atas, pihaknya pun memberikan beberapa rekomendasi di antaranya pertama diperlukan perbaikan sistem dan mekanisme belanja non Kementrian/lembaga subsidi. Kedua koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar penggunaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dapat mengatasi permasalahan ekonomi daerah. Ketiga  perlu dilakukan perbaikan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola belanja negara.

“Terakhir perlunya pendalaman atas alokasi belanja kementrian/lembaga terhadap capaian pembangunan sektor,”pungkasnya.