Cak Imin Tak Minta Jatah Menteri ke Jokowi, Pengamat: Bisa Aja Cari Simpati

Sikap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terlihat berbeda 180 derajat dalam pembukaan Muktamar di Nusa Dua, Bali. Cak Imin, sapaan akranya, bahkan tidak menyinggung jumlah kursi menteri di hadapan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komrudin menilai, PKB atau Cak Imin sebenarnya telah mengeruk banyak keuntungan. Dia mengatakan, PKB sukses mencalonkan salah satu pendiri mereka Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi lima tahun ke depan.

"PKB sudah dapat banyak. Kita tahu, wakil presiden Ma'ruf Amin di detik-detik terakhir juga disokong Cak Imin untuk menggusur Mahfud MD," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Baca Juga: Cak Imin Godain Grace dan Yusril Bergabung ke PKB

Cak Imin, dia melanjutkan, juga meramaikan perebutan kursi ketua MPR. Jatah PKB juga sudah tetap dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Hal itu, Ujang mengatakan, membuat Cak Imin sudah tidak mau lagi memberikan tekanan kepada presiden terpilih.

"Perubahan sikap Cak Imin tersebut bisa saja karena dia ingin meraih simpati publik. Kita tahu, waktu dia meminta jatah 10 menteri, dia di-bully publik dan media," katanya.

Ujang berpendapat, berbeda dengan PDIP di mana Megawati cenderung trauma usai meraih kemenangan dalam Pilpres dan Pileg 2014 lalu. Dia mengatakan, partai berlogo banteng moncong putih itu tidak mendapat kursi ketua DPR dan mendapat sedikit jatah porsi dalam kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.

Baca Juga: Partai Cak Imin Sudah Legowo?

Ujang mengatakan, kesalahan serupa tidak ingin diulangi PDIP dan Megawati. Sebabnya, dia mengatakan, putri presiden pertama RI itu mengingatkan Jokowi untuk memprioritaskan kursi menteri bagi PDIP.

"Di awal pemerintahan Jokowi pada 2014. PDIP banyak mengkritik Jokowi dan disaat itulah ada reshuffle jilid I yang menambah jatah kursi menteri dari PDIP," kata Ujang.

Seperti diketahui, Muktamar VI PKB digelar di Nusa Dua, Bali pada 20 hingga 22 Agustus ini. Presiden Jokowi dan Ketua Umum partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hadir dalam hajatan tersebut. Ada tiga isu strategis yang dianggap penting dan dibahas dalam kegiatan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga kembali ditetapkan sebagai ketua umum partai periode 2019-2024. Keputusan itu mengacu pada rapat pleno setelah melihat surat dukungan dari 34 DPW PKB seluruh Indonesia. Cak Imin lantas menerima keputusan aklamasi ini.