Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo memberikan keterangan usai pertemuan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) di Jakarta, Jumat (26/7/2019). Parpol koalisi pengusung pasangan Jokowi-Amin sepakat untuk membubarkan TKN. | Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pengamat Politik dari Populi Center, Rafif Imawan menyebut rencana pembelian mobil baru untuk kementerian periode 2019-2024, harus dijelaskan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Sri Mulyani.
Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan kontras dengan citra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkenal dengan kesederhanaan.
“Kalau untuk jatah mobil menteri ini saya rasa harus dijelaskan urgensinya apa karena kesannya sangat bertolak belakang dengan presiden yang sederhana,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (21/8/2019).
Baca Juga: Telepon Gubernur Dominggus Mandacan, Jokowi Pastikan Papua Barat Aman
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp147 M untuk Beli Mobil Dinas Baru, Gerindra Marah-Marah!!
Lanjutnya, ia mengatakan pengadaan mobil untuk menteri baru adalah langkah pemborosan. Terlebih, hingga saat ini belum jelas berapa dan nama menteri yang akan menjabat.
Tak hanya itu, ia menegaskan mobil-mobil jenis Toyota Crown Royal Saloon yang saat ini digunakan juga masih bisa beroperasi dengan baik.
Karena itu, ia menegaskan wacana tersebut adalah kebijakan tak popular yang berpotensi merusak citra Jokowi.
"Langkah membeli mobil menurut saya itu bagian dari komprominya Jokowi untuk parpol koalisi yang nantinya bakal jadi menteri,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
