Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah) didampingi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024 Arinal Djunaidi (ketiga kiri) dan Chusnunia Chalim (ketiga kanan), pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail (kedua kiri) dan Barnabas Orno (kiri), dan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (kanan) dan Al Yasin Ali (kedua kanan) memberikan keterangan pada wartawan sebelum melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). KPK menerima kunjungan tiga kepala daerah yang baru dilantik itu untuk beraudiensi mengenai upaya pencegahan korupsi melalui program koordinasi dan supervisi khususnya di Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Lampung. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurut Tjahjo, dialog antargubernur diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
"Kalau suasana sudah mereda, segeralah Gubernur Papua bersama Gubernur Papua Barat datang ke Jawa Timur ketemu dengan Ibu Khofifah yang kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maaf," ucap Tjahjo di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8).
Baca Juga: Eks Caleg Gerindra yang Jadi Korlap Aksi di Asrama Papua Dipecat
Kedatangan Tjahjo ke KPK dalam rangka rapat lintas kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan NIK untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial. Sebelumnya, Gubernur Khofifah telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.
Menurut Tjahjo, diharapkan nantinya kedatangan Gubernur Papua dan Papua Barat ke Jatim dapat berdialog dengan Gubernur Khofifah dan berdialog dengan mahasiswa Papua yang mempunyai asrama di Malang mau pun Surabaya. "Saya kira ini masalah kita bersama, tanggung jawab bersama mari kita selesaikan. Duduk bersama dengan pikiran yang dingin dengan hati yang jernih untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang utuh," ucap Tjahjo.
Baca Juga: Internet Diblokir di Papua, Memang Harus Seperti Itu?
Selain itu, kata dia, pelayanan publik di wilayah Papua juga harus tetap berjalan kecuali kantor DPRD yang terbakar. "Saya kira bisa berkantor di luar staf-stafnya tetapi setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai di distrik, berjalan. Kami sudah meminta kepada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," ucap Tjahjo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
