Rp147 M untuk Beli Mobil Baru, Pemerintah Jangan Hamburkan Uang Rakyat

Akademisi dari Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang menggelontorkan Rp147 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru bagi presiden, menteri dan pejabat setingkatnya.

Menurutnya, kebijakan itu pemborosan uang rakyat. Bahkan, ia mengingatkan pemerintah jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.

"Jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Apakah itu kesannya enggak pemborosan, menghambur-hamburkan uang," katanya kepada wartawan, Jumat (23/8/2019).

Baca Juga: Pekan Depan, Jokowi Bakal Undang Para Tokoh Papua

Baca Juga: Polemik Mobil Baru, PKS Usul Presiden Naik Avanza

Lanjutnya, ia mengatakan masyarakat Indonesia banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurutnya, anggaran negara harusnya difokuskan ke peningkatan kesejahteraan rakyat dalu.

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi lagi kebijakan tersebut guna menghindari masalah baru.

"Ini kita udah banyak fasilitas dan akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial. Kebijakan ini perlu suatu keputusan matang, jangan kemudian kita hanya pencitraan," tukasnya.

Diketahui, pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden dan pejabat setingkat menteri sudah dimulai pada Maret 2019 dan kini proses lelang tendernya sudah selesai. Berdasarkan informasi dari laman resmi Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran yang dialokasi lebih dari Rp147 miliar. Lelang tender oleh PT Astra International Tbk-Tso.