Usulan Nama untuk Ibu Kota Baru Indonesia, Mulai dari 'Saint Jokoburg' Sampai 'Jokopolis'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Para warganet khususnya pengguna Twitter Indonesia beramai-ramai membuat meme terkait usulan nama untuk ibu kota baru negara ini. Beberapa nama yang diusulkan pengguna media sosial beragam mulai, mulai dari "Saint Jokoburg" sampai dengan "Jokopolis” yang secara tidak langsung pelesetan dari nama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

 

Usai Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ada lonjakan pencarian Google untuk "Penajam Paser Utara" dan "Kutai Kartanegara", dua kota yang akan jadi bagian dari ibu kota baru.

 

Banyak masyarakat di Indonesia menjadi pencari terbanyak, diikuti oleh Malaysia, lalu Singapura, Hong Kong dan Taiwan.

 

"Apa ibu kota AS (Amerika Serikat)? Washington DC. Apa ibu kota Indonesia? Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Wow, itu nama yang panjang," tulis pengguna akun Twitter @rosadicted.

 

Namun, terdapat keunikan dari usulan nama-nama ibu kota baru yang diusulkan para pengguna media sosial. Contoh, "Saint Jokoburg" yang merupakan pelesetan nama presiden dengan nama kota di Rusia; Saint Petersburg.

 

Selain itu ada pula usulan nama "Penakut", akronim dari gabungan nama kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, ada usulan nama "Jokowikarta", gabungan dari nama Jokowi dan Jakarta.

 

Ada pula pengguna akun Twitter @ruliharahap menuliskan; "Saya, paling-paling...cukup kecewa karena Jokowi tidak memilih untuk memberi nama ibu kota Jokopolis. Atau Jokowiville."

 

Para pengguna Twitter lain memperlihatkan bahwa Kutai Kartanegara dapat dipelesetekan dengan Kertanegara, sebuah wilayah di Jakarta Selatan, yang merupakan rumah mantan mantan calon presiden Prabowo Subianto.

 

Rencana Jokowi sekarang, Jakarta sekarang sudah menjadi kota padat, terpolusi, dan terancam tenggelam dengan lebih dari 10 juta orang akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan Indonesia. Sedangkan pusat administrasi pindah ke Kalimantan Timur yang berjarak sekitar 1.900 km.

 

“Setelah ibu kota direlokasi, Jakarta masih menjadi prioritas untuk pembangunan,” kata Jokowi dalam pengumumannya. 

 

“Kota ini akan terus dibangun, pada skala regional dan global, sebagai kota bisnis, keuangan, perdagangan, dan layanan," katanya lagi.

 

“Kami masih akan menggunakan anggaran Rp571 triliun untuk regenerasi kota (Jakarta). Kami telah membahas teknis, dan kami siap untuk mengeksekusi," ujarnya.

 

Kalimantan Timur dipilih pemerintah Jokowi menjadi lokasi ibu kota baru Indonesia karena memiliki risiko bencana alam yang kecil, berada di lokasi yang strategis—di tengah negara—, dan dekat dengan kota-kota maju di Balikpapan dan Samarinda. 

 

Pemerintah memiliki 180.000 hektare lahan di daerah itu, dan ibu kota baru itu akan menjadi kota pintar (smartcity) dan kota hijau, berbeda dari Jakarta yang sekarang menyaingi New Delhi dan Beijing karena kualitas udaranya yang buruk.

 

Jokowi berencana untuk memindahkan sebagian besar kementerian pada tahun 2024, ketika masa jabatan periode kedua dan terakhirnya berakhir.

 

Nirwono Joga, seorang ahli perencanaan yang berbasis di Jakarta, mengatakan dia tidak berpikir rencana itu realistis.

 

“Butuh setidaknya 20 tahun untuk menyelesaikan Putrajaya, tetapi Jokowi telah menetapkan target untuk merelokasi ibukota baru pada tahun 2024—saya tidak berpikir ini realistis dari sudut pandang perencanaan kota," katanya membandingkan relokasi ibu kota Malaysia.

 

"Mungkin kita dapat membangun infrastruktur dasar dalam lima tahun ke depan, tetapi kita masih perlu membangun perumahan, sistem pertahanan yang tepat, dan menciptakan desain kelas dunia untuk ibu kota yang cerdas dan berkelanjutan," ujarnya.

 

Indonesia berbagi pulau Kalimantan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, dan militer memperkirakan akan membutuhkan Rp134 triliun untuk melindungi ibu kota baru. Jumlah ini akan lebih dari anggaran militer Indonesia sebesar Rp127,4 triliun untuk tahun 2020 dan tidak termasuk dalam dana relokasi ibu kota sebesar Rp466 triliun seperti yang disampaikan Jokowi.

 

"Indonesia perlu menilai kembali pertahanannya terhadap ibu kota baru, jika terjadi konflik dengan Malaysia dan Brunei," kata Nirwono. “Apakah kita punya uang untuk melindunginya?"

 

“Rencana ibu kota baru adalah menjadikannya 'kota di hutan', ini akan membutuhkan sistem pertahanan militer yang berbeda. Yang membuatnya mengkhawatirkan adalah jika semuanya segera dipindahkan sebelum masa jabatan presiden berakhir," paparnya.

 

Para pecinta lingkungan juga khawatir bahwa konstruksi besar-besaran akan mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal dan mempertanyakan kontribusi pemikiran untuk konservasi ekologis.

 

Petr Matous, seorang dosen di Fakultas Teknik Universitas Sydney, mengatakan kepada Bloomberg; “Jalan-jalan baru yang memotong wilayah hutan merusak kesinambungan tutupan hutan dan biasanya lebih banyak penebangan dan deforestasi terjadi di sekitarnya."

 

“Setelah kanopi hutan tropis rusak dan iklim mikro setempat berubah, lebih banyak kebakaran akan terjadi,” katanya, seraya menambahkan bahwa ini akan memiliki efek negatif lebih lanjut pada fauna Kalimantan Timur.