Anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Irwan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membuka data hak guna usaha berikut izin perusahaan hutan termasuk hutan tanaman industri agar dilakukan overlay dengan titik api.
Diketahui, hingga kini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda wilayah Sumatera dan Kalimantan.
"Seharusnya segera diumumkan itu daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan. Bila perlu bertindak tegas dengan mencabut izinnya," katanya kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).
Baca Juga: Hari ini, Jokowi Akan Lihat Langsung Penanganan Karhutla di Riau
Baca Juga: Ancaman Jenderal Tito: Kapolda Tak Becus Atasi Kebakaran Lahan, Out..!!!
Lanjutnya, ia mengatakan Karhutla terjadi karena adanya perbuatan korporasi ataupun dari masyarakat sendiri.
"Diduga oleh perusahaan kehutanan ataupun perkebunan maupun oleh masyarakat yang berkebun atau berladang. Pola land clearing terus dibakar adalah cara lama yang belum bisa hilang," ungkapnya.
Selain itu, ia ikut mengomentari pernyataan Jokowi tentang pemerintah daerah yang tidak serius mencegah dan mengendalikan Karhutla.
Menurut dia, seharusnya ada Dana Alokasi Khusus ke pemerintah daerah untuk pencegahan dan pengendalian Karhutla dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Tujuannya agar daerah punya kemampuan mengatasi kebakaran hutan dan lahan ke depannya," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil