Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.
Original size: 5568 x 3712 px, 1.7 Mb | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Adi menilai Jokowi saat ini sedang dihadapkan pada situasi yang sulit. Di satu sisi, Jokowi harus berdiri tegak di antara partai pendukung yang turut mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi juga harus mengakomodasi desakan publik yang menuntut agar Perppu segera diterbitkan guna menganulir pengesahan revisi UU tersebut.
Adi memperkirakan saat ini Jokowi tengah melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah pihak, baik dari kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat maupun ketua umum partai, serta pimpinan-pimpinan fraksi dan komisi di DPR untuk membahas tentang Perppu KPK.
"Ini untuk mencari 'mutual understanding', saling kesepahaman, ingin mencari kesimpulan yang bisa diterima berbagai kalangan. Terserah Pak Jokowi mau 'ending'-nya seperti apa. Di akhir ingin terlihat didukung oleh begitu besar dukungan rakyat, atau justru ingin meninggalkannya dan lebih memilih oligarki partai yang mendukungnya saat ini untuk menjadi presiden kembali," kata dia. (Antara)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
