Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Praktik korupsi, lanjut dia, juga akan membuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan menjadi terkendala. Akhirnya, utang menjadi pilihan dalam membiayai pembangunan.
"Porsi utang atau dana luar negeri semakin besar. Sementara itu, kemampuan negara menghasilkan devisa tidak meningkat, sehingga kita kian rentan menghadapi gejolak eksternal," katanya.
Di sisi lain, lanjut Faisal Basri, penerimaan pajak juga relatif masih jalan di tempat. Bukan karena potensi pajak yang rendah, melainkan karena penggelapan pajak masih merajalela.
"Para koruptor masih banyak yang mengamankan uangnya di luar negeri, membuat kita semakin kekurangan 'darah segar' untuk menggerakkan pembangunan," katanya.
Bahaya lainnya, Faisal Basri mengatakan, korupsi juga akan membuat alokasi sumber daya menjauh dari kepentingan publik sehingga tidak bisa menyejahterakan rakyat, bahkan sebaliknya memarginalkan kekuatan rakyat.
Ia berharap, Presiden dapat mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang benar-benar dapat memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Salah satu faktor yang juga menahan pertumbuhan ekonomi adalah regulasi dan institusi yang lemah, karena akan mendorong terjadinya korupsi," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
