Agenda Interpelasi Gubernur Jabar Diklaim Semakin Siap

Ketua Fraksi Golkar, Yod Mintaraga menjelaskan, agenda Interpelasi untuk memperjelas progres pembangunan yang sudah berjalan dan kebijakan tidak jelas yang dilakukan hingga pengalihan alokasi anggaran, merupakan hal wajar dilakukan lembaga Legislatif. “Jadi atau tidak jadi (interpelasi) itu bukan urusan gubernur,” tegasnya.

Yod menilai, seharusnya Ridwan Kamil punya inisiatif berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Jawa Barat ketika akan merubah program pembangunan yang sudah disahkan dalam APBD. Salahsatu pembangunan yang disorot yaitu rencana revitalisasi alun - alun Jonggol senilai Rp15 miliar yang sudah disetujui Pemerintah Provinsi Jawa Barat di periode Gubernur Ahmad Heryawan, yang kemudian dialihkan ke pembenahan Setu Ciri Mekar Cibinong.

Yod menambahkan, Hak Interplasi bukan hal negatif untuk Gubernur Jawa Barat karena sudah diatur dalam Tata Tertib dan Undang - undang MD3. “Interpelasi ini sebuah hal biasa, DPRD meminta pertanggung jawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, menimbulkan ganguan dan berdampak luas. Jadi biasa saja dan beberapa fraksi belum melihat sejauh itu,” tambahnya.

Diketahui, DPRD Provinsi Jawa Barat resmi dipimpin oleh Taufik Hidayat dari Partai Gerindra untuk periode 2019-2024. ‎Selain Taufik ada empat politisi lainnya yang juga resmi ditunjuk sebagai wakil ketua Yaitu Achmad Ru'yat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ineu Purwadewi Sundari (PDIP), Ade Barkah (Golkar) dan Oleh Soleh (PKB).