Masa Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu KPK, Nih Jawaban untuk Bang Paloh
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019). Presiden memberikan keterangan soal Papua bahwa situasi saat ini berlangsung normal dan permintaan maaf sudah dilakukan sebagai bentuk saling menghargai antara saudara, sebangsa dan setanah air. | Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merespons terkait izu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika pihaknya Perppu KPK.
Hal tersebut diketahui sekaligus menjawab pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, yang menyebut presiden bisa di-impeach gara-gara Perppu KPK.
Menurut dia, penerbitan Perppu tak ada kaitannya dengan pemakzulan presiden. Ia pun menambahkan isu tersebut bermunculan oleh orang-orang yang ingin melemahkan KPK.
Karena itu, ia mengatakann bukannya presiden yang makzul, atau berhenti memegang jabatan, tetapi diterbitkannya Perppu KPK akan menyebabkan orang-orang itu masygul, alias kesal.
"191007. Repost. Hukum yang berlaku sekarang, perppu sah dan tak ada kaitannya dengan pemakzulan. Kecuali mungkin pemasygulan, masygul untuk orang-orang yang ingin lihat KPK lemah dan akhirnya mati. Dan itu hampir semua elite politik negeri ini..." tulisnya di akun Instagram pribadinya, Senin (7/10/2019).
Baca Juga: Upaya Pemakzulan Trump Bakal Ganggu Kinerja Pemerintah
Baca Juga: Surya Paloh Ingatkan Ada Pemakzulan Jokowi, Ngabalin Bereaksi Begini...
Untuk diketahui, Impeachment atau pemakzulan adalah upaya resmi dalam badan legislatif untuk yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
