Legislator Temukan Program Siluman Pemprov Jabar?

DPRD Provinsi Jawa Barat menilai Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat banyak memasukkan program siluman ke dalam rencana kerja 2019m Selain karena tiba-tiba muncul dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait, saat ini program itupun banyak yang tidak berjalan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya mengatakan, salah satunya penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini. Ia menuturkan, pihaknya maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang menelan biaya Rp30 miliar tersebut.

"Ini gila. Ada penataan Situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang," kata Asep kepada wartawan di Bandung, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Bilang BPJS Jebol Gara-Gara Rakyat Manja, Demokrat Ajak Anak Buah Sri Mulyani Berdoa

Baca Juga: Pak Jokowi, Mas AHY Sudah Siap Jadi Menteri Nih

Selain tak pernah dibahas, Asep pun menyayangkan revitalisasi Situ tersebut karena kewenangannya bukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, penataan daerah aliran sungai itu merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga akan menyalahi aturan jika menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat.

"Kalimalang, itu kewenangannya pusat. Bukan kewenangan kita, lho," tegasnya.

Tak hanya itu, penataan alun-alun yang menjadi rencana kerja unggulan Ridwan Kamil pun menuai polemik. Dia juga heran dengan tiba-tiba munculnya penataan alun-alun Ciri Mekar di Kabupaten Bogor, sehingga tidak pernah dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Terlebih, Asep yang menjadi legislator provinsi sejak 2014 ini menyebut dewan bersama Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan, sudah sepakat untuk merevitalisasi alun-alun Jonggol di Kabupaten Bogor, bukan Ciri Mekar. "Itu baru beberapa. Banyak contoh lain yang tiba-tiba muncul, tidak dibahas dulu," katanya.

Asep mengungkapkan banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang jalan di tempat. Selain dana yang tidak terserap, ini pun menunjukkan ketidakefektifan dari program kerja tersebut.

"Ternyata programnya banyak yang mogok. Ini dampak tak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu," ujarnya.

Asep juga mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan. "TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle," katanya.

Dirinya pun mendapat banyak informasi dari anggota dewan dari partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pemilu Gubernur 2018. "Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pemilu Gubernur 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius, berdampak massif kepada publik," ujarnya.

Hal-hal seperti itu, mengundang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mengusulkan hak interpelasi. Dia bersama fraksi lainnya termasuk partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum semakin serius untuk mengajukan rencana tersebut.

"Sekarang sedang menghimpun syarat materi. Materinya lagi dibahas. Kita terus diskusi, pengayaan-pengayaan terus dilakukan. Lalu syarat formil di tatib. Tatib sekarang sedang kita bahas. Minimal 15 orang dari dua fraksi mengajukan interpelasi. Saya haqul yakin 15 dapat," katanya.

Asep memastikan pihaknya tidak main-main dalam mengajukan interpelasi. Ini penting agar kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selanjutnya sesuai aturan dan memiliki tujuan yang jelas yakni demi kepentingan masyarakat.

"Teman-teman (dewan) tidak mau dianggap kok anda diam saja. Ini refleksi sadar dari teman-teman di DPRD. Ini suasana kebatinan yang ada. Saya berani ngomong karena banyak bukti. Ini bukan soal pribadi, ini tentang fenomena yang ada," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, mengatakan, agenda interpelasi diperlukan untuk memperjelas capaian pembangunan yang sudah berjalan. Dirinya juga mengimbau Gubernur Jabar, Ridwan Kamil agar berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan dalam setiap program kerja yang akan dilakukan.

"Ini hal wajar yang dilakukan lembaga legislatif. DPRD meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur jika ada kebijakan yang mengganggu dan berdampak luas," pungkasnya.