Anak Buah Anies Jawab Kabar Pemprov DKI Jakarta Hambur-hamburkan APBD Hanya untuk Anti Virus

Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKI Jakarta mengajukan anggaran sekitar Rp12,6 miliar dalam APBD 2020 untuk pengadaan perangkat lunak, namun alokasi terbesar bukanlah untuk antivirus.
 
"Dana Rp12 miliar itu kesannya hanya antivirus saja, tapi ada tiga kegiatan. Pertama antivirus, kedua Microsoft Office dan database Oracle. Dan yang terbesar bukan antivirus," kata Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Muhammad Nurrahman di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Wajar Renovasi Rumah Anies Mahal, Karena...

Nurrahman menyebutkan pemakaian anggaran terbesar perangkat lunak tersebut adalah untuk membeli database Oracle yang nilainya mencapai Rp7 miliar.

Oracle dipilih oleh Pemprov DKI Jakarta lantaran pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri) juga menggunakan layanan database dari perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Dana Rp7 miliar yang dibayarkan untuk membeli lisensi database Oracle ini hanya dilalukan sekali. Selanjutnya, Pemprov DKI membayar 15 persen dari harga pembelian awal untuk mendapat upgrade software terbaru setiap tahunnya.

Pembelian terbesar selanjutnya adalah lisensi Microsoft Office dengan alokasi dana mencapai Rp4 miliar yang akan disebarkan untuk 276 kelurahan, 44 kecamatan dan enam Suku Dinas (Sudin) serta di SKPD Dukcapil.

Sementara untuk pembelian antivirus, Pemprov DKI Jakarta hanya membutuhkan anggaran Rp384 juta untuk waktu satu tahun.

"Jadi sebenarnya nilai Rp12 miliar itu yang terbesar adalah pengadaan database Oracle hampir Rp7 miliar, kalau antivirus Rp384 juta untuk satu tahun dan untuk Microsoft Office Rp4 miliar. Dan itu hanya 2020," kata dia.