Gubernur Jabar, Ridwan Kamil | Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Tia menambahkan, untuk menciptakan kondusifitas, pihaknya menawarkan untuk membuka ruang dialog antara Dewan dengan gubernur.
“Interpelasi itu memang hak DPRD, sebetulnya kami sebagai pengusung kalau memang itu sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan gubernur, karena memang NasDem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau,” katanya.
Adapun, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya menilai, perkembangan kelompok - kelompok yang mengatasnamakan kepanjangan tangan gubernur yaitu adanya Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ). Menurutnya, eksistensi TAJJ sama hal nya dengan TAP yang membatasi aparatur OPD di dinas - dinas. Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas.
“Tahun ini lahir yang namanya TAJJ, ini ‘mengganggu’ kedudukan para kepala dinas dan eselon II jadi tidak nyaman, sementara dewan kan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas,” ujar Hadi.
“Ketika TAJJ langsung mengatakan ‘ini dari gubernur’ dan kemudian kita tidak bisa mengkonfirmasi, menanyakan dan kemudian kita lihat ya karena yang membuat bukan orang - orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Bara. Jadi masukan yang kita masukan di rapat - rapat resmi dewan, kok enggak terwujud dalam pelaksanaan kerja,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
