KPK dan Ekonomi Politik Indonesia

Namun, lanjut Fachru, jangan dilupakan bahwa persoalannya di tingkat makro. Tidak boleh dilupakan bahwa KPK adalah jawaban ekonomi politik terhadap persoalan pembangunan makro periode orde baru, yang mencuat menjadi sistem ekonomi dengan tingkat kesenjangan sangat tinggi. Aparat negara yang kaya dan pengusaha yang menjadi kompradornya menikmati kesejahteraan dan kekayaan yang luar biasa berhadapan dengan khalayak masyarakat luas yang miskin.  Pembangunan Orde Baru meskipun dengan ekonomi yang tumbuh tinggi  tidak berhasil menjadikan Indonesia menjadi negara industri dan negara maju. Yang ada adalah kesenjangan ekonomi, persoalan distribusi pendapatan sehingga ketimpangan masih cukup besar di negara ini.

Baca Juga: OTT Lagi, Giliran Kepala Daerah di Medan Kena Ciduk KPK

Ini adalah masalah yang terus ada sampai sekarang, bagaimana praktik korupsi telah membuat kesenajangan ekonomi yang sangat jauh bagi para petinggi dan masayarakat. Akhirnya, masyarakat menuntut, salah satunya dengan demonstrasi yang sayangnya berujung kericuhan.

Menurut Fachru, hal itu sebetulnya ironis, ketika wakil rakyat banyak didemo oleh rakyat itu sendiri. Ini adalah kontradiksi sekaligus tarik-menarik. Yang sesungguhnya terjadi parlemen bersama pemerintah memang telah bersama melakukan gerilya perubahan UU KPK, yang kemudian isinya melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Pengaruh ekonomi politik ke depan akan kembali seperti Orde Baru, oligarki menguat lagi dan kesenjangan tetap lestari.

Fachru berpendapat seharusnya para pejuang demokrasi terus menuntut adanya UU KPK yang menjamin independensi dan bahkan lebih diperkuat dari yang ada. Perubahan UU KPK sudah melemahkan lembaga KPK itu sendiri.

Lebih jauh, untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat perlu pembangunan ekonomi politik yang  memastikan adanya perpajakan yang adil, persaingan usaha yang sehat yang dapat berdampak pada harga yang wajar dan penciptaan entrepreneur, persoalan lahan, peningkatan investasi, hingga efektivitas kebijakan moneter yang berorientasi kepada publik tanpa melupakan yang privat. Hampir di semua ranah ekonomi itu menuntut keseriusan pemberantasan korupsi. Jika korupsi diberantas tetapi tidak memberikan dampak kepada kemudahan transmisi makro tersebut kepada masyarakat, tentu itu juga merupakan kontradiksi karena secara a priori bukan tidak mungkin pemberantasan korupsi justru digunakan untuk kepentingan mengalahkan lawan dan mengabaikan persoalan ekonomi. Di sini, berbagai informasi memerlihatkan tarik-menarik antara elite politik, otoritas ekonomi, otoritas keamanan, dan entitias bisnis.

Jika tidak ingin negara menjadi predator yang mengorbankan masyarakatnya, Fachru menyimpulkan bahwa yang pertama harus dilakukan adalah tarik-menarik ekonomi politik mesti lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada pembangunan dan bukan kelompok tertentu. Kedua, ekonomi politik KPK melihat bahwa dalam jangka pendek perlu negosiasi antara elite politik dan masyarakat agar berbagai kontradiksi berkurang. UU KPK harus dikembalikan kepada asalnya, tidak lagi dilemahkan seperti sekarang. Dalam jangka menengah, perlu penyelesaian kasus demi kasus dan harus berorientasi makro. Dalam jangka panjang, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan dalam rangka pemberantasan korupsi dan mewujudkan negara yang bekerja sesuai fungsinya.