Para Gaji Menteri di Lebanon Dipotong Sampai 50%, Ada Apa?

Kabinet Lebanon telah menyetujui beberapa langkah reformasi termasuk memangkas gaji para menteri sampai dengan setengahnya pada Senin (21/10). Beberapa langkah harus dilakukan demi meredam unjuk rasa terbesar dalam beberapa dekade terakhir di Lebanon. Sejumlah kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi krisis ekonomi yang kini melilit negara itu. 

Para pengunjuk rasa yang memblokade jalanan untuk hari kelima unjuk rasa itu mengangkat isu utama krisis ekonomi. Mereka juga marah dengan korupsi yang dilakukan para elit politik sehingga Lebanon mengalami krisis.

Para pejabat menuturkan, Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad al-Hariri menyetujui dengan paket reformasi bersama mitra pemerintahannya untuk mengatasi krisis ekonomi. Di pusat Beirut, pengunjuk rasa sudah berkumpul untuk melanjutkan aksi mereka. 

Baca Juga: Media Cetak Australia Ramai-Ramai Sensor Halaman Depan, Kenapa?

"Jika kita melakukan reformasi, untuk awal ini bagus, demi meredam badai, rakyat marah tapi dalam jangka panjang, saya tidak tahu apakah ini akan membuat perubahan," terang Rida Jammoul, pelatih sepakbola yang membantu membersihkan jalanan yang penuh puing akibat unjuk rasa di Beirut. 

Seorang demonstran, Ziad Abou Chakra menuturkan dia tetap berunjuk rasa hingga pemerintahan bubar. "Kami akan tetap di sini dan kami tidak akan membuka jalanan apapun yang terjadi," ujar dia. Para pengunjuk rasa memblokir jalan di wilayah Zouk Mikhael di utara Beirut. 

Berbagai rencana reformasi itu merupakan memangkas gaji presiden, mantan presiden, menteri dan anggota parlemen hingga 50%. Tunjangan untuk lembaga dan pejabat negara juga dikurangi.