Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Informasi tentang penghentian layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gratis bagi pelanggan yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu tengah viral di media sosial Facebook.
Baca Juga: Kalau Bisa Beresin BPJS Kesehatan, Terawan Menkes Top Markotop!
Isu pemblokiran layanan BPJS Kesehatan itu telah beredar di Facebook sejak Selasa (22/10) dan masih dibagikan sejumlah akun hingga Minggu sore.
Unggahan tersebut salah satunya berisi narasi yang menyatakan bahwa saat ini data pajak bumi dan bangunan (PBB) serta keanggotaan BPJS, telah dihubungkan dengan data kepemilikan dan pajak kendaraan bermotor dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).
Dalam kiriman itu juga disebutkan bahwa pemilik mobil maupun kendaraan roda dua lebih dari satu yang terdata di SAMSAT, nantinya tidak akan lagi menerima layanan gratis dari BPJS Kesehatan.
Hal itu karena para pemilik kendaraan bermotor tersebut dianggap masuk pada golongan 'warga mampu', sementara layanan kesehatan gratis dari pemerintah nantinya akan disalurkan untuk 'warga miskin' saja.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan unggahan informasi mengenai pemblokiran layanan kesehatan tersebut tidak benar, sebagaimana dilansir dari laporan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, di Jakarta, Minggu.
Iqbal menjelaskan bahwa instansinya tidak pernah membuat pernyataan seperti yang dinarasikan dalam unggahan Facebook tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
