Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
Menteri Kesehatan, Letjen TNI (Purn) Dr. dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) hari ini mengunjungi Kantor Pusat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menkes Terawan didampingi oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kirana Pritasari, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Bambang Wibowo, dan Sekjen Kemenkes Oscar Primadi, kedatangannya disambut oleh Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo SpOG(K).
Dalam kunjungan tersebut, Menkes Terawan mendengarkan beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Hasto. Salah satunya terkait masalah stunting.
"Pertemuan ini menyangkut upaya kami dalam konektivitas antar lembaga kementerian supaya tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Apa yang kurang bisa diperbantukan tanpa menyalahi aturan, dana yang ada bisa dioptimalisasikan, jangan dikit-dikit minta," ujar Menkes Terawan saat ditemui seusai acara 'Silaturahmi dan Pembinaan ASN BKKBN Bersama Menteri Kesehatan', Senin (28/10/2019) di kawasan Jakarta Timur.
Baca Juga: Kalau Bisa Beresin BPJS Kesehatan, Terawan Menkes Top Markotop!
Mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto itu menekankan kedua belah pihak harus fokus menurunkan angka stunting dengan cepat. Anggaran yang digunakan pun perlu dilihat terlebih dahulu penggunaannya. Satu hal yang paling penting adalah niat untuk mengentaskan stunting dengan cepat.
"Intinya pertemuan ini selain merajut persahabatan dan pertemanan di masa lalu, tetap menyukseskan visi dan misi Presiden, terutama dalam hal stunting. Sebab pokok utamanya, skrup dan bautnya ada di BKKBN," ucap Menkes Terawan.
Ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Menkes Terawan untuk menyelesaikan masalah terkait stunting berkolaborasi dengan BKKBN. Pertama, membentuk tim-tim kecil yang sangat profesional untuk atasi hal-hal mendasar. Sebab di BKKBN dan Kemenkes ada dirjen yang berbeda-beda sehingga harus disinkronkan. Apabila tidak bisa fokus, maka pencapaiannya tidak optimal.
Selanjutnya, ke depan Menkes Terawan berencana mengubah konsentrasi pelayanan di Puskemas yaitu orientasinya bukan lagi ke pelayanan kuratif dan rehabilitatif tapi kembali menjadi preventif dan promotif.
"Kalau kuratif dan rehabilitatif orientasinya pembayaran. Tapi kalau preventif dan promotif orientasinya pencapaian kerja," ucap Menkes Terawan.
Dirinya juga meminta kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan untuk membuat software yang bisa membantu program pengentasan stunting di Puskesmas agar dapat bekerja promotif dan preventif. Selain itu, akan ada pula acuan untuk akreditasi Puskesmas dimana bisa terakreditasi kalau mampu melakukan langkah promotif dan preventif terkait stunting.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Sambut Baik Terpilihnya Menkes Terawan
"Di situlah kaitan yang saling ngunci. Tidak boleh loncat di kuratif karena berarti sudah stunting," imbuh Menkes Terawan.
Di sisi lain, BKKBN menyatakan ada hambatan lain terkait menurunkan angka stunting yaitu pegawainya hanya sampai di provinsi dan wilayah Indonesia timur sulit terjangkau. Menkes Terawan mengatakan akan membantu koordinasi agar bisa menjangkau Puskesmas di pedalaman. Dengan begitu, otomatis proram bisa tercapai dan angka stunting menurun.
"Kami menghargai dan akan terus komunikasi kendala apa di BKKBN. Kemenkes akan berjuang memberi solusi dan cara supaya bisa melanjutkan program penurunan angka stunting tanpa melanggar aturan pengganggaran dan kebirokrasian," kata Menkes Terawan.
Dirinya menekankan aturan birokrasi tidak boleh menghambat dalam penyelesaian kasus stunting.
"Birokrasi dan pencapaian program perlu disinkronisasi. Bisa disiati tanpa melanggar (birokrasi) tapi tetap suksesnya program jadi tujuan," pungkas Menkes Terawan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait:
