Penutupan kantor tersebut berimbas akan membahayakan warga Israel yang bepergian ke luar negeri dan membutuhkan bantuan konsuler untuk masalah-masalah seperti kehilangan paspor atau keadaan darurat medis. Penghentian layanan Kementerian Pertahanan juga akan membahayakan kerja sama pertahanan Israel dengan negara lain dan ekspor senjata.
Perselisihan yang terjadi menyangkut biaya yang dibayarkan kepada para diplomat Israel dan utusan Kementerian Pertahanan yang ditempatkan di luar negeri yang dimaksudkan untuk menanggung beragam biaya, mulai dari menyelenggarakan acara di kediaman duta besar hingga biaya transportasi.
Baca Juga: Soal Operasi Penangkapan Pentolan ISIS, PM Israel Bilang. . .
Departemen Keuangan telah berusaha untuk mengubah cara mengganti biaya dan pajak tunjangan, yang secara signifikan akan memukul para diplomat dan atase, yang telah lama mengeluh tentang gaji rendah.
“Para diplomat Israel berkomitmen setiap saat untuk berusaha meningkatkan kekuatan dan ketahanan Israel. Sayangnya, keputusan Kementerian Keuangan tidak memberikan kita pilihan selain mengambil tindakan yang disebutkan di atas, karena kepentingan vital Negara Israel telah dirusak," imbuh pernyataan tersebut. "Kami berharap krisis ini akan diselesaikan secepatnya."
Para diplomat Israel sudah lama mengeluh tentang upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Setiap beberapa tahun sekali mereka memberlakukan sanksi buruh, yang biasanya diikuti dengan pemogokan umum dengan hasil beragam. Pada Januari 2011, mereka menggagalkan kunjungan yang direncanakan ke Israel oleh presiden Rusia saat itu, Dmitry Medvedev.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Abdul Halim Trian Fikri
Tag Terkait: