Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuat anggaran kontroversial. Kali ini, Pemprov DKI melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat, membuat anggaran untuk membeli lem aibon dengan total biaya mencapai Rp 82 miliar. () | Kredit Foto: Screenshot/ apbd.jakarta.go.id
Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chairudin menilai upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mempermalukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui pengungkapan sederet anggaran aneh dalam APBD DKI 2020 ternyata gagal total.
Menurutnya, PSI menampar mukanya sendiri. Sebab, para anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kebanyakan merupakan tim Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ikut dalam pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi. e-budgeting dan e-katalog.
"Pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi e-budgeting dan e-katalog digawangi Tim Ahok yang berada di luar struktur Pemprov DKI," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga: Demokrat Bilang Salah Input Anggaran Biasa: Di Era Jokowi-Ahok Sampai Triliunan
Baca Juga: Polemik Lem Aibon Rp82 M, Ternyata Anies Lagi Jahilin Ahok Garis Keras!
Lanjutnnya, ia mengatakan kelemahan-kelemahan sistem e-katalog inilah yang memicu berulangnya kisruh Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBD.
Kata dia, apabila PSI benar-benar komitmen melakukan transparansi dan akuntabilitas publik berdasarkan peraturan hukum, mereka harus lebih dulu memahami sistematika penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.
"PSI jangan asal bunyi," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
