Petugas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan pemeriksaan rutin jaringan gas pada Meter Regulating Station (MRS) di salah satu pelanggan di kawasan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (10/12/2018). Pemerintah dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menargetkan pembangunan jaringan gas mencapai 4,7 juta sambungan rumah tangga hingga 2025. Hingga akhir 2018 jumlah jaringan gas yang dibangun dari APBN baru mencapai 443.505 sambungan rumah tangga. | Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah
Pengamat Energi Sofyano Zakaria meminta pemerintah untuk memikirkan pembangunan infrastruktur gas bumi sebagai upaya pengembangan ke depan. Hal tersebut dikatakan terkait penundaan rencana penyesuaian harga gas industri oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) ditunda Kementerian ESDM.
"Seharusnya Kementerian ESDM tidak perlu ikut campur tangan urusan internal PGN, karena itu merupakan aksi korporasi B to B," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (4/11/2019).
Baca Juga: Diterpa Kabar Miring, Perusahaan Milik Benny Tjokrosaputro Keluarkan Pernyataan Tegas!
Baca Juga: Energi Watch: Harga Gas Rumah Tangga Lebih Mahal dari Industri
Lanjutnya, ia mengatakan aksi korporasi PGN tersebut bertujuan untuk pengembangan infrastruktur gas bumi agar distribusi gas semakin merata ke seluruh pelosok.
Menurut dia, kalau harga gas industri dinilai tinggi ada baiknya Kementerian ESDM melihat dari hulunya. "Apakah di hulunya harganya sudah tinggi, sehingga sampai ke hilir ikut tinggi. Itu yang semestinya dilakukan Kementerian ESDM," sarannya.
Lebih lanjut, ia mengatakan intervensi pemerintah dengan membatalkan rencana penyesuaian harga gas industri, justru bisa menghambat rencana pengembangan infrastruktur gas bumi ke depan. Padahal, hal itu sangat urgen.
"Penyesuaian harga gas sudah diatur oleh pemerintah dengan mempertimbangkan keekonomian harga gas industri," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
