Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Daerah Diminta Adopsi Kebijakan Perdagangan, Khusus Jaga Pasokan dan Harga Bapok

Daerah Diminta Adopsi Kebijakan Perdagangan, Khusus Jaga Pasokan dan Harga Bapok Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Lebih lanjut, dia mengatakan, Kemendag telah menerbitkan paket deregulasi dan debirokratisasi. Paket tersebut diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan mempermudah para pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya, menurunkan disparitas harga barang, menurunkan inflasi, dan akan membuka peluang kerja yang lebih banyak.

Agus menegaskan, pemerintah harus menjamin program yang dijalankan telah diterima masyarakat. "Sesuai arahan Presiden, kita harus berorientasi pada hasil. Jangan hanya asal mengirim pesan saja, tapi harus betul-betul tersampaikan pada rakyat. Sehingga, apa yang kita kerjakan dan upayakan selama ini nyata," tegasnya.

Dia juga mengungkapkan persaingan perdagangan semakin ketat di era saat ini. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu merangkul, mendengarkan, membimbing, serta membantu rakyat untuk menghadapi persaingan global yang semakin kuat. Terkait dengan peraturan saat ini, Agus menjelaskan, peraturan dibuat untuk melindungi masyarakat.

Baca Juga: Jelang Nataru 2020, Harga Bapok di Sulsel Disebut Stabil

"Saya ingin agar peraturan-peraturan saat ini tidak menyulitkan rakyat. Pemerintah harus membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintah harus mengayomi rakyat, memberikan yang dibutuhkan, bukan diinginkan. Hal ini juga sesuai dengan prioritas kerja kabinet Indonesia Maju, yaitu harus adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. Sehingga, peluang investasi dapat terbuka seluas-luasnya," tandas Agus.

Forum ini dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, Bupati Barru, Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan Hadi Basalamah, dan perwakilan Dinas Perdagangan di 16 provinsi dan 184 kabupaten/kota di wilayah Indonesia Timur.

Lebih lanjut, dia menegaskan, keseriusan pemerintah dalam mengawasi distribusi dan stabilitas harga bapok."Kita akan awasi dan kawal distribusi bapok agar harga tetap terkendali. Kemendag, Kemenhub, dan pemprov terus bersinergi menjaga stabilitas harga," pungkasnya.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: