Petugas memantau bongkar muat peti kemas dari ruang kontrol Vessel Traffic System di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (18/3/2019). Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai perlambatan ekspor dan melemahnya impor bahan baku serta barang modal berasal dari faktor eksternal yaitu "trickle down effect" atau efek menetes ke bawah dari perlambatan ekonomi dunia. | Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Ekonomi nasional masih tertolong dengan tumbuhnya sektor informal di tengah-tengah masyarakat. Program iuran BPJS yang direncanakan naik 100% dan tarif tol mulai Januari 2020 akan menambah beban rakyat dan menjadi kado tahun baru yang pahit bagi masyarakat.
Menurut dia, polarisasi dan segregasi politik di antara masyarakat masih sangat tajam. Hal ini karena adanya sikap pendikotomian yang terus dipelihara karena adanya beda pandangan dan sikap. Secara teknis, sering disimplifikasi menjadi sikap toleran dan radikal, apalagi jika pandangan tersebut beda haluan dengan Pemerintah.
"Ke depan kita perlu menjaga stabilitas politik di antaranya pihak eksekutif jangan banyak mengeluarkan statement atau komentar yang menyulut emosi serta menimbulkan kegaduhan publik," paper Jazuli.
Baca Juga: Duh Gusti! BPJS Kesehatan Ternyata Punya Utang ke Muhammadiyah, Nominalnya Triliunan Bos!
Dalam bidang penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan. Misalnya, peristiwa demonstrasi pasca-Pilpres 2019, yang berujung pada penangkapan, penahanan sewenang-sewenang dan jatuhnya korban jiwa.
Bahkan, beberapa ulama dan tokoh agama ada yang dipersekusi dan dikriminalisasi dalam menyampaikan ceramah dan ajaran agama.
"Tahun 2020 adalah awal kita membuka lembaran baru, perlu keseriusan bersama menghadirkan iklim demokrasi yang mampu sehat, kompetitif dan membuahkan kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
