Banjir Gak Kenal Status Sosial, Ekonomi, Suku Apapun, Jangan Saling Menyalahkan!

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo ikut merespons musibah banjir yang menimpa berbagai daerah di Jabodetabek. Menurutnya, banjir tak mengenal status sosial, ekonomi, suku, maupun golongan.

Bahkan, ia menegaskan musibah datang tanpa memilah dan memilih menimpa siapa. Dari rakyat, tokoh publik, artis hingga pejabat bisa turut menjadi korban.

"Rumah saya di daerah Kemang yang ditempati putera saya, Dimas Soesatyo, yang menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta juga turut terkena musibah banjir. Hampir sepinggang orang dewasa merendam berbagai kendaraan hingga lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2020).

"Musibah banjir diawal tahun 2020 ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, khususnya para penyelenggara negara, untuk bekerja keras agar kedepannya bisa segera melakukan berbagai upaya mitigasi," imbuh Bamsoet menanggapi rumahnya yang ikut menjadi korban banjir.

Baca Juga: Fahira ke Jokowi: Pak, Bapak Itu Presiden Punya Kuasa Atasi Banjir Jakarta

Baca Juga: Hey Aa Gym, Jakarta Banjir. Kok Diam Saja, Kena Sindrom Pengecut?

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, jika musibah banjir ini tak juga membuka mata, hati, dan telinga para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah, siap-siap saja di tahun mendatang kejadian serupa akan kembali terulang.

"Pemerintah pusat harus segera mengajak pemerintah daerah di kawasan Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi permanen yang mengikat. Jangan sampai pusat punya rencana tak didukung daerah. Begitupun daerah punya rencana tak didukung pusat," ucapnya.

"Perencanaan bebas banjir harus dilakukan oleh pusat dan daerah secara bersama-sama. Lepaskan ego sektoral, tak perlu meributkan siapa yang paling berjasa, karena baik pejabat di tingkat pusat maupun daerah sama-sama bekerja sebagai pelayan rakyat," tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, ia tak ingin ke depannya ada sikap saling menyalahkan antara pusat dengan daerah. Jika perlu, seandainya ada pejabat yang lamban dalam bekerja, bisa diumumkan langsung ke rakyat. Agar rakyat bisa memberikan penilaian.

"Berbagai kajian penyebab banjir maupun rencana kerja penanggulangannya pasti sudah dipahami dan berada di meja kerja para pejabat negara yang berwenang. Tinggal eksekusinya yang terkadang sepertinya masih bolong-bolong. Karena itu, sebelum kejadian serupa kembali menimpa kita di masa mendatang, sebaiknya para pejabat negara segera bekerja. Agar tak ada lagi rakyat yang menjadi korban harta apalagi nyawa," tukasnya.