Hadapi Banjir, Jakarta Butuh Sosok Gubernur Pemberani

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Dodo Gunawan, menyebut fenomena iklim itu juga terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Curah hujan ekstrem, kata Dodo, menyebabkan banjir bandang di Sumatera Barat Desember lalu. Pada pekan pertama tahun 2020, seperti halnya Jabodetabek, beberapa kota di Sulawesi Utara juga diterjang banjir dan menyebabkan korban jiwa.

"Di mana-mana hujan dan banjir hampir merata. Yang kita hadapi saat itu sudah sedemikian masif," kata Dodo via telepon.

"BMKG sudah kurang apa teriaknya? Kami sudah mengeluarkan early warning sedini mungkin, tapi early action oleh sektor terkait juga harus ada," tuturnya.

Setelah banjir besar awal Januari lalu, Pemprov DKI menyatakan akan membebaskan sejumlah lahan dari pemukiman warga agar proyek normalisasi sungai dapat kembali digelar tahun 2020.

Kepada pers di Balai Kota, Jakarta, 6 Januari lalu, Kepada Dinas Tata Air, Juaini Yusuf, berkata pihaknya juga akan mengandalkan pompa air untuk menghadapi hujan ekstrem yang diprediksi BMKG berlanjut hingga beberapa pekan ke depan.

Juaini menyebut DKI memiliki sekitar 478 pompa air di sejumlah titik dan 122 pompa portabel. Pompa ini mereka anggap vital untuk menyedot air agar cepat surut dari permukiman. Adapun, Muhammad Suhaimi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, salah satu partai penyokong Gubernur Anies Baswedan, yakin banjir tak akan terjadi lagi di Jakarta meski curah hujan diyakini akan tetap ekstrem.

"Dari pengalaman dan informasi yang ada, tentu penanganannya akan lebih baik. Banjir kan bukan cuma sekarang aja," kata Suhaimi saat dihubungi.

"Setiap hal yang menyusahkan masyarakat, Pemprov DKI harus hadir, seluruh kekuatan harus digerakan. Tidak banyak cakap, tapi banyak bekerja. Lebih banyak antisipasi dan penanganan di lapangan," tuturnya.

Soal perubahan iklim, Pemprov DKI terlibat dalam proyek 100 kota berketahanan di dunia yang didanai Rockefeller Foundation. Program ini mendorong DKI siap menghadapi dampak perubahan iklim.

Dinas Lingkungan Hidup DKI juga menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim 2018. Dokumen itu mengakui bahwa perubahan iklim menyebabkan setidaknya penurunan permukaan tanah Jakarta dan ancaman terhadap kawasan pesisir. Bagaimanapun, para ilmuwan LIPI menilai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Bukan reaktif semata.

Ketaatan terhadap rancangan tata ruang wilayah disebut kunci mencegah penurunan kualitas lingkungan menghadapi cuaca ekstrem, tak hanya hujan tapi juga kekeringan.