"Negara harus hadir melindungi rakyatnya. Akibat skandal Jiwasraya, rakyat yang sudah bersusah payah menyisihkan uangnya untuk masa depan hari tua untuk kesehatan dan pendidikan, bukannya menikmati kebahagiaan melainkan menikmati pilu," jelasnya.
Sambungnya, "Belum lagi menurunnya kepercayaan internasional terhadap pengelolaan BUMN. Kejadian memalukan ini tak boleh terulang, sudah cukup penderitaan yang diterima rakyat tanpa perlu ditambah menderita akibat tata kelola manajemen BUMN yang lama yang tak beres," lanjut dia.
Tak hanya itu, ia pun berharap perlunya dilakukan audit terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan.
"Di Akhir 2018, aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 359,4 triliun. Per Mei 2019, dana kelolaannya mencapai Rp 391 triliun. Di akhir September 2019, ditaksir meningkat mencapai Rp 412 triliun. Uang sangat besar ini harus dikelola secara hati-hati dan diawasi secara ketat. Jangan sampai di kemudian hari ada berita serupa sebagaimana yang terjadi pada Jiwasraya," tegas dia.
Diketahui, saat ini setidaknya ada tujuh BUMN yang bergerak di bidang asuransi, yakni PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jiwasraya, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
- PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
- PT Asuransi ABRI (Persero) (Asabri)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Bambang Soesatyo
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)