Beberapa Hal yang Perlu Disimak
1. Pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan berbasis masyarakat. Agar lebih optimal jika direalisasikan dengan pendekatan konsep co-management, yaitu konsep manajemen pengelolaan bersama. Artinya, para pihak yang berkepentingan setuju saling berbagi peran dalam pengelolaan, serta hak dan tanggung jawab, dengan tujuan utama agar pengelolaan lebih tepat, efisien, adil, dan merata (Nikijuluw 2002);
Baca Juga: Save Our Sea: Ketika Sampah Plastik Jadi Public Enemy
2. Salah satu formulasi strategi pemberdayaan kaum nelayan adalah pengembangan akses permodalan karena pemasalahan ini selalu menjadi faktor utama penghambat dalam menaikkan taraf ekonomi para nelayan miskin. Yaitu sulitnya memperoleh modal untuk pengembangan teknologi dan skala usahanya. Pemerintah diharapkan bisa mengalokasikan dana dalam bentuk skim khusus untuk memberikan modal kepada para nelayan;
3. Perlu pengembangan teknologi, karena penggunaan teknologi yang sederhana selama ini berdampak pada rendahnya pendapatan mereka. Juga perbaikan teknologi dan penggunaan teknologi yang lebih modern agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan karekteristik dan kebutuhan nelayan, baik dari segi kapasitas kemampuan dan keterampilan sumberdaya mereka;
4. Dalam pengembangan akses pemasaran, pemerintah harus membantu dengan membuka dan memberikan akses yang lebih luas lagi dalam pemasaran hasil tangkapan para nelayan. Perbaikan sistem dan pengembangan akses pemasaran penting dipertimbangkan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir oleh pemerintah daerah sehingga para nelayan bisa bersaing dengan para nelayan kaya dan pemilik modal lainnya;
5. Dengan penguatan kelembagaan, para nelayan dan masyarakat pesisir diharapkan dapat meningkatkan posisi tawarnya secara sosial dan ekonomi sehingga akan menjadi sebuah fondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri.
Akhir kata, upaya untuk mengeluarkan masyarakat pesisir dari kemiskinan sudah sejak dulu dilakukan oleh pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah bahkan telah dilaksanakan secara langsung, yaitu fasilitasi sarana dan prasarana, perluasan lapangan usaha, modernisasi alat tangkap, bantuan permodalan dll. Namun sayangnya, program-program pemerintah yang selama ini diberikan kepada masyarakat pesisir lebih bernuansa bantuan dibandingkan dengan program pemberdayaan.
Hal ini telah menimbulkan persepsi dan pola pikir yang keliru di masyarakat pesisir yang menganggap program tersebut sebagai hadiah (charity). Kalau sudah soal hadiah, sepertinya susah mengubah mindset yang sudah mengakar. Jadi ingat pepatah Jawa yang mengatakan: watuk biso diobati, watek susah diowahi.
Artinya: batuk bisa diobati, sedangkan karakter susah diubah. Tapi sejujurnya, upaya untuk mengangkat harkat kehidupan dan martabat masyarakat pesisir melalui pemberdayaan berbasis masyarakat telah menjadi semangat pemimpin nasional maupun lokal. Tinggal menunggu siapa figur yang konsisten, komitmen, dan concern mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir di masa mendatang.
Kita tunggu saja pernyataan Bill Gates: seperti yang kita lihat pada masa yang akan datang, pemimpin akan menjadi orang-orang yang memberdayakan orang lain – menjadi nyata. Kita tunggu saja. Tanpa batas sampai kapannya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: