Save Our Sea: Saatnya Masyarakat Pesisir Lebih Berdaya

Strategi Pengembangan Masyarakat Pesisir

Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non-struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut pendekatan non-struktural adalah pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut.

Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah: (1). Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam. Tujuannya, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam ini sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat pantai telah dan masih akan terus bergantung pada sumber daya alam.

(2). Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Pengembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Langkah ini mencakup perluasan pilihan sumber daya ekonomi seperti perluasan usaha alternatif.

(3). Pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena kebijakan yang diambil tersebut perlu disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam.

(4). Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap informasi. Ketersediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan di wilayah tersebut. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan kegiatan dan perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka.

(5). Pengembangan kapasitas kelembagaan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan sosial ini diharapkan mampu memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut. Selain itu, pengembangan kelembagaan sosial ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya aktivitas masyarakat yang untuk selanjutnya akan berdampak pula pada berjalannya kegiatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(6). Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi, dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut, selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya.

(7). Pengembangan jaringan pendukung. Pengembangan koordinasi yang mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders); baik jaringan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Keberhasilan dari unsur-unsur ini, selain secara teknis manajemen akan memberikan manfaat praktis, juga secara sosial dan politis dapat mendorong terciptanya integrasi pengelolaan pesisir dan laut.

Pendekatan subjektif menempatkan manusia sebagai subjek yang mempunyai keleluasaan berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam melindungi sumber daya alam di sekitarnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat untuk berbuat demi melindungi sumbar daya alam.

Pendekatan subjektif (non-struktural) tersebut, antara lain peningkatan pengetahuan dan wawasan lingkungan, pengembangan keterampilan masyarakat. Pengembangan keterampilan praktis dalam pengembangan kapasitas masyarakat, pengembangan kualitas diri, peningkatan motivasi masyarakat untuk berperan-serta, penggalian & pengembangan nilai tradisional masyarakat.

Beberapa Permasalahan

Masyarakat pesisir masih menghadapi empat persoalan utama yang harus dibenahi. Karena itulah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengintervensi penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan ketahanan desa melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Empat persoalan utama yang dihadapi masyarakat pesisir adalah tingkat kemiskinan, kerusakan sumber daya pesisir, rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, serta minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa.

Keempat persoalan pokok di atas memberikan andil atas tingginya kerentanan desa menghadapi bencana alam dan perubahan iklim. Di sisi lain, hal tersebut turut didukung dengan posisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api (ring of fire). Program PDPT menitikberatkan pada upaya integrasi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur wilayah pesisir, serta mendukung pembangunan iklim usaha ekonomi produktif.

Artinya, program PDPT ini bermuara pada pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa, siaga terhadap bencana, serta perubahan iklim.

Sebagai langkah nyata di dalam pelaksanaan PDPT, pemerintah telah melakukan penataan dan peningkatan kehidupan desa pesisir berbasiskan masyarakat, menginovasi kegiatan yang mampu menghasilkan output yang sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir.

Selanjutnya, pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada. Dan terakhir, mendorong masyarakat pesisir menjadi agen pembangunan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi komunitas desa pesisir tersebut.