Sakit Tak Mengenal Status Sosial, Misbakhun Minta Pemerintah Selesaikan Masalah BPJS Kesehatan

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berupaya ekstra dalam mencari solusi pendanaan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Legislator Golkar itu menegaskan, harus ada solusi untuk persoalan BPJS Kesehatan sebagai bukti kehadiran negara pada persoalan mendasar rakyat.

Baca Juga: Target APBN 2019 Tak Terealisasi, Misbakhun Minta Sri Mulyani Tak Permalukan Jokowi

“Ini menyangkut masalah kemanusiaan yang paling mendasar, mengenai orang sakit. Orang sakit ini kan tidak mengenal status sosial. Yang penting dia sakit dan itu adalah sebuah alasan sehingga negara harus hadir,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja gabungan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi XI DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (18/2) guna membahas persoalan BPJS Kesehatan.

Misbakhun mengaku intens mengikuti rapat-rapat tentang BPJS Kesehatan. Menurutnya, persoalan yang muncul terkait BPJS Kesehatan bukanlah masalah sederhana.

Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu menegaskan bahwa rapat kerja gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR pada 2 September 2019 sudah menyepakati defisit BPJS Kesehatan tahun lalu harus segera diatasi.

“Ini permasalahan yang sangat serius mengenai design sistem jamminan sosial kita,” tegasnya. 

Namun, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu juga tak menafikan kemampuan APBN yang terbatas. Sebab, APBN juga mengalami defisit.

“Saya sangat menyadari sepenuhnya bagaimana Menkeu mengatasi defisit penerimaan pajak, bagaimana mengatasi defisit APBN. Semuanya dibebankan kepada siapa? Menkeu,” tuturnya.