Kredit Foto: BPDPKS
Dalam catatannya, salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan dana BPDPKS adalah program peremajaan tanaman. "Sesuai arahan Presiden, program peremajaan harus dilakukan untuk 500 ribu ha dalam waktu tiga tahun. Saya ingin agar peremajaan menjadi fokus," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
BPDPKS, sambungnya, bisa menggandeng penguatan pembiayaan untuk peremajaan sawit dengan kredit usaha rakyat (KUR). Prosedur peremajaan kelapa sawit juga telah dipermudah, dari sebelumnya terdapat 14 syarat, menjadi delapan syarat. Selanjutnya, sesuai arahan Komite Pengarah agar dipermudah lagi menjadi dua syarat.
Terakhir, Menkeu mengharapakan proses peremajaan dapat dipercepat dengan dukungan dari berbagai pihak.
Baca Juga: Astra Agro Lestari Manfaatkan AI Kelola Perkebunan Sawit
"Percepatan peremajaan akan meningkatkan produktivitas kebun dan meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan peremajaan juga akan menjaga ketersediaan bahan baku biodiesel (B30) dengan harga yang lebih murah. Selain itu, juga meningkatkan pasokan pengembangan energi lanjutan B30 menjadi green diesel, green gasoline, dan green fuel untuk menuju kemandirian energi nasional," tandasnya.
BPDPKS adalah badan layanan umum di bawah Kemenkeu yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
