Omnibus Law Terancam Corona, Pemerintah Bisa Berpikir Out of The Box Gak?

Tak hanya Indonesia, negara di belahan dunia kini dibayangi ancaman virus corona terhadap pelemahan ekonomi. Pengusaha yang juga eks Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno punya masukan untuk pemerintah Indonesia.

Sandi menekankan pemerintahan Jokowi saat ini memprioritaskan program Omnibus Law, seperti Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Namun, sulit penyusunan Omnibus Law di tengah ancaman corona.

"Pemerintah harus berpikir out of the box atau di luar kewajaran, satu di antaranya memberikan insentif kepada dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," kata Sandi dalam keterangannya, Rabu (11/3/2020).

Baca Juga: Corona Mengganas, Demokrat Pede Kongres Bakal Tetap Berjalan

Dia mengingatkan tujuan Omnibus Law demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini nanti dalam praktiknya menyederhanakan undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Maka itu, kata dia, pemerintah harus punya langkah cepat agar dunia usaha dalam negeri bisa tetap bertahan di tengah melambatnya perekonomian dunia imbas corona.

"Saya lagi membaca bagian perpajakan ini di Omnibus Law. Saya melihat, justru saat merebaknya virus Corona ini kita melihat pelambatan ekonomi dunia, turunnya harga minyak dan gas bumi dan perlambatan," jelas politikus Gerindra itu.

Dia menekankan melihat dinamika kondisi saat ini terobosan pemerintah harus berani terkait langkah yang tak seperti biasanya.

"Harus ada langkah out of the box, langkah yang memberikan suatu kelonggaran insentif, baik masyarakat terutama buat UMKM menghadapi ketidakpastian dari ekonomi ini," ujarnya.

Baca Juga: Kisruh Omnibus Law, Pemerintah Ngegas: Belum Apa-apa, Tolak. Baca Dulu, Baru Debat!

Meski demikian, dalam posisi saat ini, dunia usaha mesti ikut membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Ia bilang hal ini penting mengingat tujuan investasi demi menjaga fiskal dan moneter nasional agar tetap terjaga.

"Saya berharap juga tentunya dunia usaha, para pengusaha menyikapi ini dengan memberikan masukan insentif fiskal dan moneter, apa yang diperlukan perbankan," jelas Sandi.