Apakah Harus Tunggu Banyak Korban, Baru Lockdown?

Namun, menurut dia, BLT itu masih tidak cukup. "Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK (pemutusan hubungan kerja) dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini," ungkapnya.

Dia meminta pemerintah memperhatikan masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar atau kuli. Karena, lanjut dia, rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara.

"Pemerintah juga harus peduli kepada pelaku usaha di seluruh wilayah terdampak dengan memberikan insentif agar usahanya tak mati karena virus Corona," ucapnya.

Baca Juga: Skenario Terburuk: Akhir April 5 Juta Orang Jakarta Terjangkit Virus Corona

Putu juga menolak tes Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Dia berpendapat, pemerintah wajib mengutamakan rakyat dan tenaga medis di atas pejabat dalam berbagai hal, baik untuk rapid test Covid-19 atau juga untuk opsi obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

"Anggota DPR ataupun pejabat lainnya cukup mengarantina diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, berolahraga di rumah dan minum vitamin. Jika merasakan gejala langsung segera mengikuti tes Covid-19 di rumah sakit terdekat atau rujukan dengan menggunakan biaya sendiri bukan dibebankan ke negara," tuturnya.