Akhirnya... Jubir Luhut Bilang: Proyek Ibu Kota Baru Bisa Saja Diundur karena Corona

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi merespons ramainya pemberitaan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara yang tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disebut menimbulkan asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam memprioritaskan anggaran.

Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan, pemerintah menegaskan bahwa yang saat ini dilakukan terkait pembangunan Ibu Kota Negara hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor saja.

Baca Juga: DPD Teriakkan Darurat Sipil Berlebihan: Gunakan Anggaran Ibu Kota Atasi Corona!

Menurutnya, tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan. Sebab, sesuai instruksi dan arahan Presiden, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan Covid-19. Bahkan, sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN ini sampai situasi kondusif.

Arahan Presiden, lanjut dia, sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi Covid-19. Penggunaan APBN pun dikatakan sudah diatur dengan baik oleh Menteri Keuangan untuk difokuskan pada penanganan Covid-19.

"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali," ujar Jodi, Senin (6/4/2020).

Namun, sebagaimana arahan dari Presiden, para menteri harus tetap menjalankan tupoksinya dengan maksimal di tengah pandemi ini. Menko Marves, Luhut pun dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga komunikasi dengan para investor.

Komunikasi ini, lanjut dia, tidak hanya dari sisi pemerintahan, tetapi juga termasuk bahasan mengenai bantuan penanganan Covid-19. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh para investor di sektor hilirisasi nikel di Indonesia yang memberikan bantuan puluhan ton alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia.

Artinya, lanjut dia, pemerintah terus menyinergikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mencari cara terbaik dalam penanganan Covid-19. Ketika penanganannya berjalan dengan baik, recovery atau pemulihan ekonominya bisa dilakukan dengan lebih cepat agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampaknya.

Di tengah pandemi Covid-19 yang memukul seluruh negara di dunia, dia menyebut, pemerintah Indonesia terus berupaya optimal dalam melakukan perlindungan kepada masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi dengan Menkeu Sri Mulyani telah menjelaskan dengan tegas bahwa saat ini fokus penggunaan APBN 2020 adalah untuk penanganan Covid-19.

Terdapat tiga prioritas yang akan dikedepankan, di antaranya kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, dan menjaga keberlangsungan sektor usaha terutama UMKM.

Pemerintah Indonesia, sebut dia, juga mendapat pujian dari Dana Moneter Internasional (IMF). Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani dampak ekonomi dan sosial dari adanya pandemi Covid-19.

IMF disebut juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh Pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik.